Ada Wacana Kena Pajak, Begini Reaksi Pemandu Lagu Karaoke

Ada Wacana Kena Pajak, Begini Reaksi Pemandu Lagu Karaoke

Beragam reaksi disampaikan para pemandu lagu karaoke di Kota Malang, ketika muncul wacana pemberlakuan pajak atas jasa mereka. Mayoritas menyayangkan dan keberatan.

Dari beberapa perempuan selama ini menjadi pemandu lagu, banyak dari mereka menyesalkan. Saat ditanya detikcom soal tanggapan mereka, jika pajak itu benar diberlakukan.

“Waduh, iya susah ini kalau kena pajak. Sementara penghasilan kita tak tentu. Kecuali memang ada gaji pokok, karena baru dapat imbalan ketika jasa diperlukan,” kata seorang pemandu lagu enggan disebutkan namanya ini.

Menurut dia, tempat hiburan atau disebut saja rumah karaoke yang memang menyediakan pemandu lagu, belum tentu ramai pengunjung.

Jika sepi, maka dia bersama teman-temannya pun hanya menghabiskan waktu untuk nongkrong dan bersenda gurau. “Yang pasti keberatan dong, soalanya tempat hiburan tidak selalu ramai,” kata perempuan berparas cantik dalam pembicaraan melalui telpon, Kamis (22/2/2018).

Disisi lain, kata gadis belum genap berusia 25 tahun itu, resiko pemandu lagu di rumah karaoke cukup berat. Selama ini mereka bekerja tanpa ada jaminan kesehatan maupun jaminan sosial. “Lagi pula kerjaan kita cukup beresiko, tanpa memiliki jaminan kesehatan atau sosial,” bebernya.

Dikatakan pula, memajak pemandu lagu, sama halnya memunggut ‘uang panas’. Apakah tidak cukup beresiko, pendapatan daerah asalnya dari uang begitu. “Sama halnya, makan duit panas, kalau dari LC (Ladies Companion), hahaha,” celutuknya.

Dia mengaku, menyampaikan ini sesuai fakta yang ada. Bila ditanya pemandu lain, sebagai koresponden, maka jawaban sama akan ditemukan.

Keberadaan para pemandu lagu karaoke, memang tak bisa dipungkiri, meski mereka belum terdata secara resmi. Ada banyak rumah karaoke berdiri di Kota Malang, menyediakan jasa pemandu lagu.

Tarifnya bervariasi dari mulai Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu untuk satu jamnya, adapula sistem paket yakni sebesar Rp 450 ribu selama tiga jam. Bila jasa mereka sering dipakai, dalam waktu dua pekan bisa mengantongi Rp 1,5 juta. Jika sepi, maka tak sepeser pun mereka dapatkan.

“Memang ada keberadaan mereka, kita tak bisa memungkiri semua tahu. Dari jasa mereka jalankan, pasti ada imbalannya. Tetapi jika ini memang diseriusi, harus dikonsep dengan baik dan benar, serta memiliki landasan yang jelas. Kami monggo saja, jika ini menyangkut peningkatan PAD (pendapata asli daerah),” terang Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim terpisah.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: