Sebulan Sejak Didatangi Mahasiswa, Revisi Pajak Pertalite Mulai Diparipurnakan Pagi Ini

Sebulan Sejak Didatangi Mahasiswa, Revisi Pajak Pertalite Mulai Diparipurnakan Pagi Ini

Sebulan sudah sejak kedatangan mahasiswa yang datang dari berbagai universitas di Riau ke DPRD Riau, hari ini akan dilaksanakan paripurna perdana tentang revisi retribusi daerah, terkait pajak BBM jenis premium tersebut di DPRD Riau, Senin (26/2).

Kegiatan tersebut akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, di ruang Paripurna DPRD Ria. Dijadwalkan akan hadir Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim dalam kegiatan tersebut.

Selain melaksanakan paripurna tentang retribusi daerah, dalam kesempatan yang sama juga akan dilakukan penyampaian perubahan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Riau.

Sebagaimana diketahui, pada 25 Januari 2018 lalu, sejumlah mahasiswa yang datang dari berbagai universitas di Riau mendatangi kantor DPRD Riau, dan melakukan hearing dengan komisi III DPRD Riau, terkait tingginya pajak BBM jenis pertalite di Provinsi Riau, bahkan tertinggi di Indonesia, yang mencapai 10 persen.

Setelah Pemprov Riau memasukan dan mengajukan revisi Perda tersebut, maka selanjutnya pihak DPRD menentukan apakah Perda tersebut akan direvisi melalui mekanisme pembentukan Pansus atau tidak.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau, Sumiyanti mengatakan, dalam prosesnya, revisi sebuah Perda tetap harus melalui mekanisme yang ada, dan tidak boleh ada yang dilewatkan, termasuk untuk pembentukan sebuah Pansus.

Namun demikian, menurut Sumiyanti, pembentukan sebuah Pansus tidak selalu harus membutuhkan waktu yang lama, dan mengeluarkan pembiayaan yang besar. Apalagi kajian yang akan dilakukan tidak terlalu rumit.

“Kalau melihat revisi Perdanya, tidak terlalu rumit, dan tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga kita melihat ini bisa cepat diselesaikan. Pansus tidak harus menggunakan anggaran besar. Kita bahkan tidak perlu melakukan observasi, karena hanya satu pasal yang akan diubah,” kata Sumiyanti kepada Tribun.

Bahkan agar prosesnya cepat dilaksanakan, menurut Sumiyanti pihaknya bisa mendesak ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nantinya, agar proses fasilitasi bisa segera terlaksana.

“Kita melihat ini mendesak dan harus selesai cepat, maka nanti kita bisa datang langsung ke Kemendagri, meminta proses fasilitasi dipercepat. Waktu 15 hari untuk proses fasilitasi itu kan waktu paling lama, dan itu bisa dipercepat,” tuturnya.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: