Pemerintah berharap wajib pajak (WP) orang pribadi tidak menunggu jatuh tempo 31 Maret untuk melapor penghasilannya.

Sehingga diharapkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak tersendat dalam melakukan tugasnya.

“Kita mengimbau [WP orang pribadi] supaya lebih awal supaya terbagi dan tidak jammed,” kata Direktur Jendral Pajak Robert Pakpahan, di Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Adapun dia mengatakan, pihaknya telah membentuk satuan tugas untuk menyiapkan diri dalam mengantisipasi masa sibuk.

Menurutnya, pelaporan SPT sudah lebih mudah dengan diterapkannya sistem e-filling SPT. Bahkan, untuk mengantisipasi kemacetan dalam proses data e-filling, pihaknya menambah kapasitas bandwidth.

“Imbau supaya lebih awal, dan ada juga beberapa kemudahan e-filing itu kapasitas bandwidthnya kita tambah, database server juga kita perbaiki supaya mudah-mudahan tidak ada jammed,” tuturnya.

Namun, Robert masih belum dapat memberikan keterangan mengenai jumlah pelaporan SPT yang masuk sejauh ini

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty