Aturan Pajak yang Baru Bikin Resah Pengusaha, Terutama yang Punya Bisnis Sampingan

Aturan Pajak yang Baru Bikin Resah Pengusaha, Terutama yang Punya Bisnis Sampingan

Pemerintah tak mau lagi main-main dengan pengusaha nakal yang melaporkan omset dan kewajiban pajak tidak sesuai dengan kenyataannya.

Apalagi, ketentuan yang menyebutkan bahwa wajib pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya, sering disalahgunakan dengan cara-cara yang tidak benar.

Ukuran omset dan pendapatan bruto perusahaan memang ditentukan dari faktur, kuitansi dan arus transaksi di sebuah perusahaan.

Namun tidak sedikit pengusaha nakal yang menjual barangnya dengan cara-cara tidak benar. Misalnya, menjual barang tanpa faktur dan kuitansi atau menitipkan barang jualan kepada pihak lain.

Cara-cara ini kierap terlihat dari usaha-usaha yang memiliki bisnis sampingan di tingkat eceran.

Misalnya, pengusaha elektronik menjual produk rumah tangga lain, namun tidak dilaporkan sebagai omset karena hanya titipan dari distributor tertentu.

Nah, hal inilah yang kemudian dibidik oleh kementerian Keuangan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018.

Beleid itu tentang “Cara Lain Penghitungan Peredaran Bruto” yang memberikan kewenangan kepada petugas pajak atau fiskus untuk menentukan omset wajib pajak.

Ada delapan metode yang akan digunakan fiskus dalam memeriksa omset wajib pajak, termasuk memeriksa transaksi keuangannya serta arus barang terkait.

Tentu saja aturan baru ini langsung membuat resah karena kewenangan fiskus akan lebih luas.

Protes langsung datang dari pengusaha. Mereka menilai aturan itu akan memacu masalah yang bisa merugikan wajib pajak.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Herman Juwono menilai, regulasi itu hanya memudahkan petugas pajak, tapi tidak bagi pengusaha.

“Dari kacamata fiskus, aturan ini bisa dibenarkan, tapi dari kacamata legalitas, kurang bisa dibenarkan karena tak didukung data yang kuat,” ujar Herman seperti dilansir KONTAN.

Menurut dia, penghitungan penghasilan kena pajak harus kuat.

“Dengan model penghitungan baru oleh aparat pajak, semuanya jadi debatable,” kata Herman lagi.

PMK 15/2018 tersebut, menurutnya, juga tak sesuai Undang-undang (UU) Perpajakan yang menyatakan, penghasilan harus dibuktikan dengan bukti seperti faktur, nota, kuitansi, dan lain-lain.

Pengusaha juga khawatir, petugas pajak akan memanfaatkan kewenangan itu dengan serampangan dengan datang langsung untuk melakukan pemeriksaan.

“Seyogyanya petugas pajak memberi tahu lebih dulu, kenapa wajib pajak ditanggap tak kooperatif,” imbuh Siddhi Widyapratama, Wakil Industri Keuangan Non-Bank Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) .

Kendati demikian, Siddhi mengatakan, dalam era keterbukaan ini, yang harus diperhatikan oleh fiskus adalah WP yang diperiksa seyogyanya diberi tahu dulu apabila dirinya tidak kooperatif dan mereka akan menghitung dengan caranya sendiri.

“Ujung-ujungnya kan saling pembuktian data. Ya, kedua belah pihak hrs saling bisa membuktikan,” kata dia kepada KONTAN.

Kendati dinilai memberatkan, namun pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Boko menilai hal ini akan efektif.

Soalnya, banyak orang Indonesia yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu dan tidak semua orang memahami aturan tentang kewajiban pembukuan.

Dia menilai, PMK itu akan diterapkan kalau ada temuan bila ternyata pembukuan yang dilakukan wajib pajak tak benar.

Tetapi Kemkeu, kata dia, harus mensosialisasikan aturan kewajiban pembukuan tersebut agar pengusaha nanti tidak merasa dijebak.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, aturan tersebut justru menguntungkan wajib pajak karena ada kepastian penghitungan.

“Metode di PMK itu biasa kami gunakan. Kami mengenalnya sebagai metode tak langsung karena tak bersumber dari pembukuan wajib pajak,” kata Hestu.

Dia menambahkan, metode itu juga bisa dilakukan ke wajib pajak yang punya pembukuan baik. Tujuannya adalah untuk menguji laporan pajaknya.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: