12 Kali ditagih pajak lampu jalan Rp 28 M, PT IKPP belum selesaikan pembayaran

PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) yang bergerak di bidang pengolahan bubur kertas di Kabupaten Siak Provinsi Riau menunggak pajak lampu penerangan jalan non PLN Rp 28 Miliar. Hal itu berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan setelah mengaudit anggaran Pemkab Siak pada 2014 lalu.

Menurut Kepala Badan Keuangan Pemkab Siak, Yan Prana Jaya, tagihan tunggakan pajak penerangan jalan itu sudah berulang kali dilayangkan ke anak usaha Sinarmas Group tersebut, namun mereka tetap tidak membayar.

“Iya ada sekitar 10 hingga 12 kali pertemuan (Pemkab Siak dengan PT IKPP), mereka tetap menyebutkan ada perbedaan hitungan penerapan pajak penerangan jalan. Tagihan tunggakan pajak Rp 28 M tetap belum dibayar sampai sekarang,” kata Yan Prana kepada merdeka.com, Senin (12/3).

Yan tidak merincikan berapa pajak yang dibayarkan PT IKPP, namun tagihan Rp 28 Miliar itu merupakan sisa yang belum dibayar perusahaan tersebut. Menurut Yan, perusahaan bubur kertas itu menghitung dengan cara mereka sendiri, sedangkan hasil audit BPK, cara PT IKPP menghitung itu tidak tepat.

“Hitungan pembayaran pajak penerangan jalan yang dilakukan PT IKPP beda dengan kita, dan itu menjadi temuan BPK. Tapi setiap kita bertemu mereka dan menagihnya, tetap saja selalu membicarakan perbedaan hitungan itu,” kata Yan.

Temuan itu setelah tim auditor BPK turun ke lokasi PT IKPP pada tahun 2014, penerapan Peraturan Daerah Pemkab Siak atas pajak penerangan jalan perusahaan tersebut ternyata ada kesalahan. PT IKPP menggunakan mesin sendiri dalam beraktivitas di perusahaan mereka, hal itu dikenakan pajak oleh Pemkab Siak.

“PT IKPP kan diterapkan membayar pajak itu sejak tahun 2010, mereka memang bayar tapi menurut hitungan mereka saja. Dan ketika BPK ke perusahaan mereka, ternyata ada kesalahan perusahaan itu dalam menghitungnya. Setelah itu, kita tagih, tapi belum dibayar,” kata Yan.

Terpisah, Humas PT IKPP Armadi saat dikonfirmasi merdeka.com berjanji akan membayar tagihan pajak penerangan lampu jalan yang diterapkan dalam Perda Pemkab Siak. Tapi, Armadi bersikeras hitungan pajak Pemkab Siak dan temuan BPK sangat jauh berbeda.

“Jadi begini, kita ini tetap terus membayar, tidak pernah kita tidak bayar. Ada selisih yang tidak sesuai dengan hitungan (PT IKPP). Jadi kalau tidak bayar itu kan keliru juga,” katanya.

Menurut Armadi selisih hitungan pajak PT IKPP dengan Pemkab Siak yang berjumlah Rp 28 Miliar itu kemudian akan mereka bayar dengan cara menyicil.

“Kemarin ada perbedaan pola hitungan. Kita sudah ajukan surat untuk pola cicilan ke Pemkab Siak, mungkin di sana sedang bahas. Mudah-mudahan ada jalan baik,” kata Armadi.

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: