JAKARTA. Penyaluran bantuan sosial berupa beras atau yang dikenal dengan nama beras miskin (raskin) atau beras sejahtera (rastra) untuk saat ini menghadapi berbagai masalah. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menemukan adanya tiga masalah penting yang perlu dibenahi.
Pertama, terkait keberadaan e-warong yang menjadi tempat masyarakat membeli beras dengan menggunakan voucer pangan atau kartu bansos non tunai. Kedua, terkait pemaketan produk yang bisa dibeli dengan bantuan pangan non tunai yang dilakukan di e-warong. Ketiga, berkaitan status e-warong.
Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu memberikan arahan bahwa penyaluran beras untuk masyarakat kurang mampu harus dilakukan dengan melibatkan warung yang sudah ada di pasar atau pinggir jalan dan e-warong yang sudah dibentuk.
Namun dalam praktiknya, penyalurannya lebih banyak melalui e-warong yang banyak bermunculan. “Ada gejala Kementerian Sosial mau buat warung sendiri padahal ini harus disiapkan dengan matang,” katanya kepada KONTAN, Senin (2/4).
Sedangkan terkait pemaketan produk yang bisa dibeli, TNP2K menemukan adanya pemaketan produk yang justru mengurangi keleluasaan keluarga penerima manfaat menggunakan bantuan yang diberikan kepada mereka.
“Contoh pemaketan, beras harus dibeli sepaket 5 kilogram padahal seharusnya itu dibebaskan,” katanya.
Ketiga terkait status e-warong. Bambang bilang banyak e-warong yang merupakan agen perpanjangan bank yang kemudian menyalurkan bantuan pangan non tunai. Untuk itulah status dan datanya mesih perlu diperdalam lagi.
Walau menghadapi berbagai masalah, Bambang bilang secara kuantitas, penyaluran beras untuk mesyarakat miskin cukup bagus. Data yang dimiliki menunjukkan, walaupun sempat tersendat di awal tahun, namun sepanjang period Januari – Maret 2018 penyaluran beras berhasil 100%.
Untuk April 2018, penyaluran beras tersebut akan kembali digeber. “Sesuai arahan presiden April dipercepat di awal, kemungkinan minggu pertama disalurkan,” katanya.
Atas berbagai temuan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak meminta pemerintah segera memperbaikinya. Perbaikan terutama terkait validitas data. “Validasinya itu yang sering kami kritisi, masih ada masalah terkait itu dan perlu segera diperbaiki,” katanya.
Seperti diketahui pemerintah pada tahun 2018 ini akan menggelontorkan anggaran senilai Rp 21 triliun untuk bantuan pangan. Bantuan pangan akan diberikan kepada 15,4 juta keluarga kurang mampu dalam dua bentuk. Pertama, bantuan pangan non tunai untuk membeli beras dan telur. Kedua, dengan bantuan langsung beras.
Terkait penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT), pemerintah mengaku hanya akan memperbolehkan untuk membeli beras dan telur, dari sebelumnyajuga boleh untuk minyak goreng dan gula.
Pembatasan pembelian itu didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Dari hasil evaluasi, pemerintah menilai beras dan telur merupakan kebutuhan paling pokok yan harus diberikan dan ditingkatkan konsumsinya.
Menteri Koordinator PMK Puan Maharani bilang, keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat Indonesia pada dua sumber gizi yaitu beras dan telur yang masih besar.
“Kita mempertimbangkan masalah gizi, dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sekarang ini,” ungkap Puas, Selasa (20/3). Sedangkan telur dinilai sebagai sumber protein yang konsumsinya harus ditingkatkan.
Sumber: Harian Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Artikel
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan Balasan