Recent Posts - page 408
-
Sri Mulyani Tak Ingin Pungut Pajak Macam ‘Tom and Jerry’
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya tak menginginkan upaya pemungutan pajak dilakukan seperti yang digambarkan serial animasi ‘Tom and Jerry’. Dia menuturkan hal itu dalam Dialog Perkembangan Makro Fiskal 2017 dan Langkah-langkah Kebijakan Makro Fiskal 2018’ di Jakarta, Senin (8/1)…. Read More ›
-
Kinerja Fiskal 2017: Pemerintah Puas!
Pemerintah mengaku puas dengan kinerja fiskal sepanjang 2017 lalu. Proyeksi asumsi Makro dengan realisasi yang nyaris sama dengan perbedaan angka dikisaran 1,12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski dari sisi pajak sepenuhnya belum tercapai, tetapi jika menghapus periode amnesti pajak… Read More ›
-
ICP Naik US$ 1, Sri Mulyani: Penerimaan APBN Naik Rp 1,1 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN diuntungkan dengan kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) dan pelemahan nilai tukar rupiah. “Setiap US$ 1 kenaikan menimbulkan total penerimaan sebanyak Rp 1,1 triliun netto sehingga… Read More ›
-
Pengawasan “post-border” kurangi penumpukan kontainer
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi mengatakan pengawasan produk tata niaga impor secara “post-border”, atau di luar pos pengawasan pabean, mengurangi penumpukan kontainer di pelabuhan. “Kalau tidak lolos verifikasi maka barang tidak boleh beredar. Yang penting pelabuhan… Read More ›
-
Mulai Februari, Jumlah Barang Impor Lartas Menurun 20 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, penyederhanaan jumlah impor barang yang dilarang atau terbatas (lartas) bisa mulai berlaku pada 1 Februari 2018 mendatang. Dengan demikian, maka proses tata niaga logistik di pelabuhan dijamin lebih mudah. Jika dilihat melalui HS Code… Read More ›
-
Pemerintah Batasi 20% Jenis Barang Impor yang Ditahan di Pelabuhan
Pemerintah melalui rapat koordinasi di level Menko Perekonomian bakal menurunkan larangan terbatas (lartas) di bidang perdagangan ke level 20 persen. Penurunan lartas ini dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan barang di pelabuhan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam rapat tersebut… Read More ›
-
Percepat Lalu Lintas Barang, Kategori Lartas Dikurangi Jadi 20 Persen
Pemerintah akan memangkas proses pemeriksaan impor dengan mengurangi jumlah barang yang masuk dalam kategori larangan pembatasan (lartas). Adapun pengurangan lartas akan mencapai 20 persen atau menjadi 2.200 dari 10.826 kode HS barang. “Barang yang menjadi subjek lartas, nanti hanya sekitar… Read More ›
-
Daftar Barang Impor Terlarang akan Turun Jadi 20% di 1 Februari
Menteri Kabinet Kerja melaksanakan rapat terkait tata niaga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sebagai informasi, dalam rapat tersebut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Apa… Read More ›
-
Pengusaha Khawatir Lonjakan Target Pajak
JAKARTA. Target penerimaan pajak yang sangat ambisius membuat pengusaha ketar-ketir. Dengan target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.151,1 triliun atau tumbuh 23,71% dibandingkan realisasi 2017, pengusaha khawatir makin dikejar pajak. Kekhawatiran itu diungkapkan oleh Direktur PT Indofood Sukses… Read More ›
-
Menkeu: Jumlah Barang Lartas Dikurangi Jadi 20 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan jumlah barang yang masuk kategori larangan atau pembatasan (lartas) akan dikurangi hanya menjadi 2.200 atau sekitar 20 persen dari 10.826 kode HS barang. “Barang yang menjadi subyek lartas, nanti hanya sekitar 20 persen saja,… Read More ›
Featured Categories
Berita Pajak ›
-
PENTING ! E SPT DIBUKA LAGI – ANDA BISA MELAKUKAN PELAPORAN SPT PRIBADI MELALUI E SPT Edit
29 Maret 2022
-
UU HPP, Pajak Penghasilan, dan Esensi Keadilan
5 November 2021
-
Pengusaha Ngaku Terkaget-kaget Pemerintah Kebut UU Perpajakan
25 Oktober 2021
-
Ada UU Anyar, Tax Ratio Indonesia 2022 Diproyeksi Capai 9 Persen
18 Oktober 2021
-
Pajak PPN Naik Jadi 11 Persen Tahun Depan, Siap-siap Harga Barang Naik
14 Oktober 2021
Berita Ekonomi ›
-
Kominfo Ungkap Hoax dan Fakta Seputar Omnibus Law Cipta Kerja
12 Oktober 2020
-
Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
-
UU Cipta Kerja Hilangkan 5 Pasal Soal Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan
7 Oktober 2020
-
Catat! Jika Kena PHK Dalam Situasi Ini, Pesangon Tetap Dapat
7 Oktober 2020
-
Bunyi Lengkap Pasal tentang Pesangon PHK dalam UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
Pengampunan pajak ›
-
Tax Amnesty Topang Rupiah di Musim Dividen
9 April 2018
-
Ada amnesti pajak di balik crossing saham
2 April 2018
-
Revisi Laporan Harta Amnesti Tak Ideal
7 Maret 2018
-
UMKM Tak Wajib Lapor Harta Amnesti
6 Maret 2018
-
UKM yang Ikut Amnesti Tetap Wajib Lapor Penempatan Harta
29 Januari 2018