Efektivitas Mencegah Penunggak Pajak

2

Tindakan pemerintah mencegah penanggung pajak berpergian ke luar negeri (KONTAN 18 Desember 2014) menarik untuk dikaji lebih jauh. Pencegahan dalam konteks penagihan pajak adalah larangan sementara terhadap Penanggung Pajak untuk bepergian ke luar negeri atau ke luar ari wilayah Negara Republik Indonsesia.

Pencegahan merupakan salah satu upaya untuk memaksa penganggung pajak yang mempunyai tunggakan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar atau sejenisnya untuk melunasi tunggakan pajaknya. Pencegahan diharapkan mendorong penunggak pajak yang mempunyai kepentingan untuk berpergian ke luar negeri berusaha melunasi tunggakan pajaknya agar kepergiannya tidak terhambat.

Untuk memaksimalkan tindakan pencegahan sebagai salah satu sarana mencairkan tunggakan pajak, perlu aturan jelas dan rinci tentang pihak-pihak yang bisa dijadikan objek pencegahan. UU No. 19/ 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (telah diubah dengan UU No. 19/ 2000) tidak secara rinci mengatur siapa saja yang bisa dijadikan objek pencegahan. UU hanya menegaskan bahwa pencegahan dapat dilakukan terhadap “Penanggung Pajak” yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Penanggung Pajak dirumuskan sebagai orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan.

Perlu aturan yang jelas dan rinci yang mengatur siapa saja bagian dari “penanggung pajak” tersebut yang bisa dijadikan objek pencegahan dengan memperhatikan jenis atau bentuk badan hukum Wajib Pajak pengunggak pajak. Dengan demikian, Jurusita Pajak bisa dengan mudah menetapkan objek-objek pencegahan yang bisa saja lebih dari satu orang yang memang diperbolehkan oleh UU Penagihan. Semakin banyak pihak yang dikenakan pencegahan lebih efektif memaksa penunggak pajak melunasi tunggakannya.

Sebenarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang telah tiga kali diubah (terbaru dengan PMK No : 48/PMK.06/2014) sudah menetapkan pihak-pihak yang bisa jadikan objek pencegahan. Tapi PMK tersebut hanya berlaku untuk pengurusan piutang negara yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara.

Kualitas pemeriksa pajak

Untuk kepentingan penagihan pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak, Menteri Keuangan bisa mengatur objek pencegahan dengan mengadopsi ketentuan PMK 128 serta perubahannya. Ketentuan-ketentuan lain dalam PMK tersebut yang tidak layak diadopsi adalah adanya persyaratan untuk bisa menjadikan pemegang saham sebagai objek pencegahan serta masih terbukanya peluang bagi objek pencegahan untuk minta izin bepergian ke luar negeri.

Meskipun PMK 128 memungkinkan pemegang saham untuk dijadikan objek pencegahan, tapi PMK tersebut membuat persyaratan khusus yang menyulitkan. Pemegang saham baru bisa dijadukan objek pencegahan apabila secara langsung atau tidak langsung terbukti memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang.

Kelemahan lain dari PMK 128 adalah masih dibukanya peluang bagi objek pencegahan untuk minta ijin berpergian ke luar negeri selama waktu pencegahan. Terlalu banyak alasan untuk memperoleh izin berpergian ke luar negeri ketika sedang menjalani pencegahan, antara lain: menjalankan ibadah haji, perawatan, atau pengobatan, melakukan kerjasama dengan mitra luar negeri untuk kegiatan usaha dalam rangka menyelesaikan utang atau untuk membesuk atau mendampingi orang tua / suami / istri / anak yang memerlukan pengobatan / perawatan. Kelonggaran yang tidak ditemukan dalam UU Imigrasi tersebut bisa membelokkan lembaga pencegahan dari sarana pencairan tunggakan menjadi semacam proyek perizinan.

UU Penagihan tidak mengenal pemberian izin bepergian ke luar negeri bagi objek pencegahan sehingga dalam mengatur pencegahan untuk kepentingan penagihan pajak kelak, pemberian izin yang sedang dalam pencegahan sebaiknya ditiadakan. Kalau masih dibuka kesempatan minta izin, hal tersebut hanya diberikan kepada objek pencegahan yang telah membayar sebagian tunggakan pajaknya sebesar persentase tertentu setelah dikenakan pencegahan.

Mengingat pemegang saham termasuk pihak yang bisa mengambil keputusan dalam perusahaan penunggak pajak (termasuk memutuskan untuk melunasi tunggakan pajaknya), pemegang saham juga harus bisa dijadikan objek pencegahan tanpa syarat. Pencegahan tidak ada manfaatnya juka yang dijadikan objek pencegahan adalah pihak yang tidak bisa memaksa perusahaan melunasi tunggakan pajaknya.

Dilihat dari kemanusiaan, semua tindakan penagihan aktif berupa pelelangan harta wajib pajak, pencegahan dan penyanderaan (paksa badan), sebenarnya sangat kejam. Agar semua tindakan penagihan benar-benar merupakan penegakan hokum dan bukan penindasan atau penzoliman, Ditjen Pajak juga perlu menjaga kualitas pemeriksaan pajak agar semua ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi akurasi data maupun aspek hukum. Munculnya tunggakan pajak tidak selalu disebabkan karena wajib pajak tidak memiliki itikad baik, tapi bisa juga karena menganggap ketetapan pajaknya tidak benar.

Praturan perpajakan memberikan banyak kesempatan pad Dirjen Pajak untuk menganulir atau memperbaiki ketetapan pajak yang bermasalah, baik secara jabatan atau saat memutus keberatan. Dirjen Pajak tidak perlu malu menggunakan kesempatan ini agar semua ketetapan pajak kurang bayar benar-benar layar dituntut pelunasannya.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: