Bea Cukai dan BKF Janji Permudah Ekspor

JAKARTA. Di tengah kondisi ekonomi global yang lesu, pemerintah akan memperbaiki sistem fasilitas ekspor di dalam negeri lewat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Cara ini dipercaya bisa mendorong ekspor dan bisa mengatasi defisit neraca dagang.

8

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) Susiwijono Moegiarso mengatakan, eksportir yang memanfaatkan fasilitas KITE saat ini sangat minim. Dari ribuan eksportir, hanya 419 perusahaan yang memanfaatkan fasilitas ini.

Jumlah ini sangat minim sehingga membutuhkan dorongan yang ekstra. Padahal, fasilitas yang tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.04/2013 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor sangat baik untuk memacu ekspor.

Menurut Susi, salah satu penyebab utama minimnya eksportir menggunakan fasilitas ini karena sanksi administrasifnya yang tinggi. Sanksi administrative KITE tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa denda di bidang Kepabeanan.

Apabila eksportir ternyata tidak mengeskpor hasil produksinya atau tidak melaporkan sampai dengan periode pembebasan selesai dan terjadi kekurangan pembayaran bea masuk, maka perusahaan eksportir wajib membayar denda. Besaran denda bias 100%-1000% dari kekurangan bea masuk.

Dalam PP Nomor 29 Tahun 2008 tentang pengenaan sanksi berupa denda dalam pasal 6 juga disebutkan, denda diberikan dalam presentase tertentu. Misalnya, kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar sampai dengan 25%, maka dikenai denda sebesar 100% dari kekurangan. Sedangkan apabila kekurangannya di atas 100%, maka dikenai denda hingga 1000% dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar.

“Kami bersama Badan Kebijakan Fiskal sedang duduk bersama soal denda ini,” kata Susi, Selasa (23/12). Bea Cukai bersama BKF akan mengkaji apakah porsi denda tersebut adil bagi eksportir. Menurut Susi, pengenaan denda akan dibuat lebih meringankan.

Masalah lainnya, eksportir mengeluhkan tentang pembuktian realisasi ekspor. Pengembalian bea masuk baru bisa dibayarkan oleh bea cukai jika pengusaha sudah terbukti mengekspor. Pengalaman para pengusaha , untuk menunjukan realisasi ekspor butuh jangka waktu setahun.

Sedangkan PMK KITE menyebut, periode pembebasan bea masuk diberikan jangka waktu paling lama setahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan impor. “Jadi waktunya mepet, ini akan dipermudah,” tandas Susi.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual berpendapat, kalau kesalahan penghitungan bea masuk dari para eksportir adalah murni kesalahan penghitungan, maka denda administratif tidak perlu sebesar saat ini. Seharusnya fasilitas KITE ini berikut sistemnya, bisa dipermudah.

Bahan baku industry tanah air sebagian besar diperoleh dari impor. Maka dari itu, perusahaan yang mengimpor tapi kemudian mau mengekspor, harus dipermudah. “Karena mereka berhasil mengolah dan menciptakan barang bernilai tambah,” papar David.

Menurut David, yang juga harus diperhatikan pemerintah adalah produk substitusi impor atau produksi dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya diimpor. Pemerintah harus bisa memberikan fasilitas terhadap perusahaan yang ingin membangun produk substitusi impor. Cara ini sangat membantu menggurangi ketergantungan impor oleh Indonesia.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: