Jakarta. Jika sesuai rencana, hari ini pemerintah mengumumkan sebagian isi paket kebijakan ekonomi. Paket ini sebagai jawaban pemerintah untuk merespon pelemahan ekonomi dan guncangan pasar keuangan akhir-akhir ini.
Ada tiga kebijakan besar dalam paket kebijakan ini. Pertama, kebijakan menjaga daya beli masyarakat. Kedua, menarik dana asing masuk (capital inflow), dan ketiga mendorong deregulasi penghambat investasi. “Presiden ingin paket kebijakan ini berdampak signifikan terhadap ekonomi,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, kemarin (8/9).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, paket tersebut disiapkan untuk masyarakat dan pengusaha. Bagi masyarakat, pemerintah akan mendorong daya beli. Sementara bagi industri, pemerintah akan meningkatkan daya saing industri. “Buat masyarakat juga terkait dengan sembako,” ujar Presiden Jokowi.
Sumber KONTAN yang diajak membahas paket ini, mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang akan diumumkan hari ini antara lain berisi seputar percepatan belanja pemerintah dan perlindungan hukum bagi pelaksana anggaran negara hingga proyek infrastruktur diselesaikan. “Paket ekonomi dan deregulasi lebih lengkap akan diumumkan pekan depan,” kata sumber KONTAN.
Sejumlah pengusaha berharap paket isi kebijakan ekonomi itu bisa pro industri. Sinyal ini penting untuk merespon kondisi perekonomian yang sedang lesu. Misalnya, penurunan target pajak tahun ini dan tahun depan. Bahkan pemerintah sewajarnya menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). “Proses administrasi penghambat investasi, juga harus dihilangkan,” kata Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Dalam jangka pendek, Hariyadi berharap pemerintah fokus mengurusi pangan. Antara lain mengatasi lonjakan harga pangan dan daging sapi.
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, langkah yang dilakukan pemerintah dalam jangka pendek ialah mempercepat belanja pemerintah pusat dan daerah. “Selain itu perlu dipertimbangkan penurunan suku bunga agar dunia usaha bergerak,” kata Suryo.
Agenda lain pemulihan ekonomi jangka pendek adalah menurunkan tarif pajak. “Agak sulit memang, namun negara sudah melakukannya. Penurunan tarif pajak sebagai langkah jangka pendek menghadapi krisis,” kata Suryo.
Sementara untuk agenda jangka menengah dan panjang adalah menjamin percepatan pembangunan infrastruktur, baik di tahun ini dan tahun mendatang. Pasalnya, tanpa infrastruktur yang mendukung, persoalan logistik tidak akan terpecahkan.
Pengamat Pajak Yustinus Prastowo mengatakan, wacana pengurangan pajak memang sempat menjadi salah satu rencana pemerintah. Yustinus yang diajak membahas salah satu poin perpajakan, mengatakan, pemerintah akan mengurangi tarif PPN bagi barang konsumsi tertentu dari 10% menjadi hanya 5%-7%. “Kebijakan itu dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan daya beli,” kata Yustinus.
Bambang Brodjonegoro mengakui ada wacana penurunan tarif pajak penghasilan maupun tarif PPN. Tapi, penurunan tarif pajak itu hanya berlaku bagi industri tertentu. Yang terang, kendati terlambat, racikan paket ini bisa jadi obat penenang sesaat di masa galau seperti ini.
Sumber: KONTAN
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar