Hal – hal yang Perlu Diperhatikan Saat Pelaksanaan Pemeriksaan

3d people - men, person carrying the word "tax"

Setelah membaca beberapa artikel sebelumnya, tentu Wajib Pajak sudah mengetahui pengertian dan kewenangan Pemeriksa Pajak. Namun, pada saat Pemeriksaan Pajak akan dilaksanakan, Wajib Pajak juga perlu mengetahui beberapa hal penting lainnya, seperti saat Pemeriksa meminjam dokumen, saat Pemeriksa meminta keterangan, dan lainnya agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan baik. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak saat pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, ketika Pemeriksa Pajak meminjam dokumen-dokumen milik Wajib Pajak yang bersangkutan, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak:

  1. Ketika Pemeriksa Pajak meminjam buku dan dokumen lainnya, perlu dibuat formulir yang berisikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai jumlah serta keterangan atas dokumen yang dipinjamkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam hal peminjaman dokumen. Sebagai contoh, seorang Wajib Pajak yang diperiksa telah menyerahkan dokumen penjualan yang diminta oleh Pemeriksa Pajak namun Pemeriksa Pajak merasa tidak dipinjami dokumen tersebut. Maka dapat dilihat pada tanda bukti peminjaman dokumen, apakah dokumen tersebut sudah diserahkan oleh Wajib Pajak atau belum. Jika dokumen penjualan tersebut ternyata sudah tercatat pada tanda bukti penyerahan dokumen, maka Wajib Pajak dapat membantah jika dianggap tidak mau menyerahkan dokumen yang dibutuhkan oleh Pemeriksa Pajak. Oleh karena itu, pada saat peminjaman dokumen, Wajib Pajak betul-betul harus cermat dan teliti dalam memberikan dokumen – dokumen yang dibutuhkan ke Pemeriksa Pajak.
  1. Apabila Wajib Pajak akan menyerahkan dokumen dalam bentuk fotokopian, perlu dilampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan dokumen aslinya dan juga disertai materai.
  2. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem komputerisasi, Wajib Pajak perlu menjelaskan kepada Pemeriksa Pajak mengenai program yang digunakan oleh Wajib Pajak.

Sedangkan jika Pemeriksa Pajak meminta keterangan lisan/tertulis dalam pelaksanaan pemeriksaan, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak:

  1. Biasanya Pemeriksa Pajak telah memiliki rincian daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Wajib Pajak.
  2. Keterangan yang diberikan oleh Wajib Pajak harus didukung oleh dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diketahui oleh Pemeriksa Pajak.
  3. Keterangan yang telah diberikan oleh Wajib Pajak harus berkaitan dengan dokumen yang telah diberikan kepada Pemeriksa Pajak dan keterangan tersebut akan dicatat oleh Pemeriksa Pajak di kertas kerja pemeriksaan.

Saat Pemeriksa Pajak akan memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah:

  1. Sebelum memasuki ruangan, Pemeriksa Pajak harus meminta izin terlebih dahulu kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dan saat memasuki ruangan bersangkutan, sebaiknya Wajib Pajak menemani Pemeriksa Pajak saat memeriksa ruangan tersebut.
  2. Saat ingin membuka laci atau rak dokumen, Pemeriksa Pajak harus meminta izin terlebih dahulu kepada Wajib Pajak.
  3. Jika ingin mengambil buku, catatan, atau dokumen yang berada pada ruangan tersebut, Pemeriksa Pajak harus meminta izin terlebih dahulu kepada Wajib Pajak.
  4. Bila Wajib Pajak tidak berkenan dan melarang Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan, dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang, Pemeriksa Pajak dapat melakukan tindak penyegelan. Hal ini sesuai dengan UU KUP Pasal 30 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 32 (mendapatkan penyempurnaan di 184/PMK.03/2015).
  5. Biasanya Pemeriksa Pajak membawa berita acara selengkap mungkin untuk mempersiapkan bila Wajib Pajak atau karyawannya menghalang-halangi tindakan pemeriksaan, sehingga Pemeriksa Pajak dapat langsung membuat berita acaranya dan melaporkannya ke polisi setempat.

Jika sampai dilakuakan penyegelan saat dilaksanakannya Pemeriksaan Pajak, hal yang perlu diperhatikan Wajib Pajak adalah sebagai berikut (Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 yang mendapatkan penyempurnaan di 184/PMK.03/2015):

  1. Penyegelan dilakukan dengan memberikan tanda segel di sekitar lokasi yang disegel.
  2. Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.
  3. Pada saat melakukan penyegelan, Pemeriksa Pajak wajib membuat berita acara terkait penyegelan yang akan dilakukan.
  4. Berita acara penyegelan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.
  5. Berita acara penyegelan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuat 2 rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
  6. Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 menolak menandatangani berita acara penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara penyegelan.
  7. Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat.

Jika Pemeriksa Pajak meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga, hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

  1. Biasanya Pemeriksa Pajak akan membuat daftar rincian yang harus diisi dan ditandatangani yang bersangkutan;
  2. Jika Pihak ketiga yang bersangkutan dengan sengaja tidak memberikan penjelasan atau memberi keterangan yang tidak benar, Pihak ketiga dapat dilaporkan ke kepolisian tempat pihak ketiga tersebut berdomisili atau berkedudukan karena dianggap tidak memberi keterangan atau bukti, sesuai Pasal 41A UU KUP, dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00

Setelah membahas poin-poin penting diatas, setidaknya Wajib Pajak mendapat sedikit gambaran mengenai praktek pelaksanaan pemeriksaan pajak. Berdasarkan gambaran umum tersebut diharapkan Wajib Pajak yang akan diperiksa dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Pemeriksaan Pajak.

 

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: