Kami Tahu Bakal Kalah Kalau Diadakan Voting

3D render showing a character sitting on a word, with head in hands looking stressed.

Perbaikan draft, termasuk perubahan nama, tak serta merta memuluskan jalan pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menolak pembahasan RUU Pengampunan Pajak di tahun ini kemungkinan besar tak akan mengubah sikapnya saat draft yang disempurnakan, disorongkan kembali dalam sidang di penghujung bulan ini.

Nizar Zahro, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan tetap akan menolak usul pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Apa saja alasan penolakan Nizar? Apa yang ia ketahui tentang draft terbaru? Apa yang ia sarankan ke pemerintah untuk mengompensasi penerimaan pajak yang tak optimal? Berikut nukilan dari wawancara wartawan Tabloid KONTAN Thomas Hadiwinata dengan Nizar, Rabu pekan lalu.

KONTAN: Anda sudah mendengar RUU Pengampunan Pajak akan dibahas lagi dalam masa sidang tahun ini?

NIZAR: Saat rapat Baleg kemarin tidak ada pembicaraan soal itu. Memang saya tidak ikut sesi dengan Menteri Hukum dan HAM karena harus menghadiri rapat Pansus Pelindo II.

KONTAN: Seandainya RUU itu akan diusulkan lagi masuk dalam prolegnas?

NIZAR: Prinsip saya tetap menolak. Menurut saya, argumentasi yang digunakan para pendukung RUU Pengampunan Pajak, yaitu pasal 23 dan 23A UUD 45 tentang pengelolaan APBN dan pemungutan pajak itu tidak tepat. Bahkan, mereka salah satu tafsir. Pemungutan pajak dalam proses APBN sudah ada sistem hukumnya yang bersifat memaksa bukan mengampuni. Negara wajib memaksa, bukan mengampuni.

Saya lihat rencana Pengampunan Pajak ini ada hubungannya dengan berbagai paket ekonomi yang dibuat pemerintah. Paket-paket itu, kan, bisa membuat potensi penerimaan pajak semakin berkurang. Padahal, banyak pengeluaran untuk infrastruktur nasional. Belanja infrastruktur yang sangat dasyat ini bahkan memangkas subsidi. Pertanyaannya, apakah pemerintah membangun infrastruktur ini sengaja agar defisit APBN semakin melebar? Karena ini akan membenarkan pemerintah mencari dana segar, yang salah satunya melalui Pengampunan Pajak.

Kita tahu per akhir Oktober, realisasi pajak baru 62% atau setara Rp 770 triliun dari target Rp 1.290 triliun. Dengan hanya dua bulan yang tersisa, kami meyakini target pajak tahun ini akan tercapai. Hingga ada asumsi jangan-jangan pemerintah beserta fraksi yang mengajukan RUU Pengampunan Pajak hanya ingin menambah kas Negara sekaligus memfasilitasi orang-orang yang tidak taat membayar pajak.

KONTAN: Bukankah pemerintah terdahulu pernah menawarkan tax amnesty?

NIZAR: Pengampunan Pajak yang digelar Orde Lama di tahun 1964 dan Pengampunan Pajak versi Orde Baru di 1984 sama-sama gagal. Penyebabnya adalah sistem dan mekanismenya tidak sejalan. Hasil yang tidak maksimal menjadi alasan kami menilai kedua program itu gagal. Saya prediksi rencana Pengampunan Pajak, kalau jadi diberlakukan, akan gagal pula karena bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

Rencana pembahasan tax amnesty itu juga menunjukkan skala prioritas yang keliru. Seharusnya kita mendahulukan revisi KUP daripada membuat UU Pengampunan Pajak. Secara substansi, RUU pengampunan nasional mendegradasi UU KUP dalam bentuk kewenangan dan penyederhanaan sistim dan tatacara pemungutan pajak.

KONTAN: Ada alasan lain anda menolak tax amnesty?

NIZAR: Banyak. Pengampunan Pajak akan semakin memperlebar jarak antara kaum elite dengan rakyat. Ini jelas tidak adil karena mereka yang terbiasa patuh bayar pajak, tidak mendapat reward. Yang tak patuh malah diampuni.

RUU ini juga tertentangan dengan prinsip hukum semua sama di depan hukum. Kalau ada sanksi pidana, ya, harusnya dipenjara. Kalau ada sanksi denda, ya harusnya bayar.

Pengampunan Pajak atau nasional juga berpotensi menjadi fasilitas bagi konglomerat hitam, pelaku kejahatan ekonomi dan finansial. Karena pengampunan akan diberikan tanpa melihat asal usul harta.

Belum lagi kalau bicara tentang kesulitan menghitung total nilai aset yang menjadi dasar perhitungan uang tebusan. Jadi, RUU Pengampunan Pajak ini ditolak saja.

KONTAN: Apa keberatan itu tetap muncul setelah melihat draft terbaru?

NIZAR: Keberatan itu merujuk ke draf per 1 Oktober.

KONTAN: Anda protes saat pemerintah mengajukan target penerimaan pajak di 2016? Karena salah satu pertimbangan penetapan target itu adalah program tax amnesty sudah berjalan?

NIZAR: Sekarang apa dasar hukum tax amnesty? Fraksi kami pernah menyampaikan ke pemerintah, setiap kebijakan harus ada dasar hukumnya.

KONTAN: Kubu pembela tax amnesty menyatakan bahwa mudarat pengampunan pajak tidak sebesar daripada menambah utang. Anda setuju?

NIZAR: Begini, dalam penerimaan Negara selain pajak, ada penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dan kekayaan Negara yang dipisahkan berbentuk dividen BUMN. Mengapa dua itu tidak dimaksimalkan? Jumlah BUMN kita ribuan, kok setoran ke APBN sedikit? Kita juga bisa mengerek berbagai PNBP, seperti tarif pelabuhan.

Kalau pendapatan non pajak bisa diperbesar, tentu defisit akan lebih mengecil. Untuk menutup defisit, pemerintah bisa mencari utang dari dalam negeri. Jadi masyarakat yang mampu bisa membantu dengan membeli surat utang negara atau sukuk. Mengapa kita selalu meremehkan potensi Negara kita sendiri?

KONTAN: Kendati banyak penolakan, pemerintah dan pendukungnya di DPR bertekad menyelesaikan RUU pengampunan pajak di tahun ini juga. Apa target itu bisa tercapai?

NIZAR: Itu target yang sangat tidak realistis. Tahapan pembahasan tidak semudah yang dibayangkan, jangan lupa, tugas baleg sekarang berbeda dengan baleg periode 2009-2014. Dulu mereka bisa membuat naskah akademik dan RUU. Saat ini, baleg hanya mengharmonisasi. Kalau naskah akademik belum ada dan RUU berantakan, apa yang mau diputuskan?

KONTAN: Infonya, setelah pengusulan, DPR akan minta pemerintah mengirimkan amanat presiden (ampres)

NIZAR: Ampres sekarang disebut surat presiden (supres). Supres baru bisa keluar kalau sudah ada pembahasan. Nah ini yang membahas siapa? Baleg? Komisi? Panitia kerja (panja)? Kalau langsung paripurna, saya akan protes karena tidak pernah ada pembahasan di panja atau di komisi.

KONTAN: Kabarnya, lobi ke seluruh fraksi untuk menggolkan pengampunan pajak sudah gencar?

NIZAR: Saya tidak tahu. Saya Cuma berniat menyuarakan hak sebagai anggota DPR.

KONTAN: Seperti apa peta kekuatan kelompok yang pro dan yang kontra?

NIZAR: Ya kita sudah sama-sama tahu arah angin ke mana. Kami sudah tahu bakal kalah kalau ada voting.

 

Sumber : http://www.pengampunanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pengampunan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: