Asing Mendominasi, Presiden Waspadai Utang

21JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri di bidang ekonomi agar tidak menumpuk utang. Presiden juga meminta agar para menteri mencermati kepemilikan asing pada surat utang pemerintah Indonesia yang kian bertambah besar.

Menteri Koordinator bidang (Menko) bidang perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah saat ini mulai mewaspadai pergerakan data utang. Bahkan, Darmin mengaku secara khusus telah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah ini.

Meskipun, rasio utang terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini masih masih aman, berkisar antara 26%-27%. Hanya, yang membuat pemerintah harus waspada adalah banyaknya investor asing yang membeli surat berharga negara (SBN).

Sejak awal tahun 2016, investor asing memang terus memperbesar alokasi penempatan dana pada Surat Utang Negara (SUN). Mengacu data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 28 April 2016, Kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang dapat diperdagangkan mencapai Rp 624,95 triliun.

Nilai tersebut mematahkan rekor kepemilikan asing tertinggi di SBN pada 26 April 2016 lalu sebanyak Rp 624,92 triliun. Bahkan angka kepemilikan asing tersebut melonjak Rp 66,43 triliun dibandingkan akhir tahun lalu. Walhasil, porsi asing kian menggemuk dari 38,21% menjadi 38,78%.

Selain mencermati kepemilikan asing di SBN, Darmin juga mengatakan pemerintah mulai menghitung lagi biaya atas penerbitan SBN tersebut, terutama terkait imbal hasil yang diberikan atau yield hingga cicilan utang. “Presiden meminta hal itu diperhatikan betul,” kata Darmin.

Sebab, jika penerbitan surat utang tidak segera dijaga bisa membahayakan anggaran. Jika beban atas utang tersebut semakin besar, ruang fiskal pemerintah kian berkurang, karena harus membayar cicilan utang lebih besar.

Meski demikian, Darmin mengaku pemerintah belum sampai pada kesimpulan untuk memangkas target penerbitan surat utang. Sejauh ini, rencana penerbitan surat utang masih sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Yield masih tinggi

Sebagai catatan, dalam kurun waktu empat bulan pemerintah sudah menerbitkan surat utang negara sebanyak Rp 293,08 triliun. Jumlah itu sama dengan 52,71% terhadap target penerbitan SBN untuk tahun 2016, yaitu Rp 556,66 triliun.

Mayoritas penerbitan SBN bersumber dari SUN konvensional bedenominasi rupiah yakni Rp 134,55 triliun. Rinciannya, peluncuran SUN jenis Fixed Rate (FR) sebesar Rp 96,04 triliun, jenis Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Rp 21,4 triliun dan melalui skema private placement Rp 17,11 triliun.

Lalu penerbitan sukuk negara mencapai Rp 76,48 triliun. Terdiri dari peluncuran melalui lelang Rp 42,48 triliun, Sukuk Negara Ritel seri SR-008 Rp 31,5 triliun, serta private placement Rp 2,5 triliun.

Adapun yield yang diberikan memang tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Jika mengacu pada penerbitan surat utang di akhir April lalu, yield yang diberikan berkisar hingga 8%.

Ekonomi Indef Enny Srihartati mengatakan, pemerintah harus mulai memikirkan mengurangi utang dan fokus mengejar penerimaan negara agar defisit anggaran tahun ini tidak membengkak.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: