Wajib Pajak Diimbau Tak Ragukan Kerahasiaan Data Tax Amnesty

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Perpajakan Universitas Indonesia (UI), Darussalam mengimbau kepada wajib pajak tidak perlu meragukan datanya tersebar ketika mengikuti program amnesti pajak.

Menurut Darussalam, program amnesti pajak saat ini sudah di undang-undangkan dan merupakah langkah awal pemerintah dalam menjalankan reformasi pajak secara menyeluruh.

“Jadi percayalah, semua wajib pajak diharapkan ikut tax amnesty karena pemerintah tidak akan melihat yang lalu, semuanya melihat ke depan,” kata dalam diskusi Tax Amnesty dan Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Kerahasiaan data peserta amnesti pajak, kata Darussalam, telah dijamin dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak pasal 20, bahwa data serta informasi yang terkumpul dari program tersebut tidak bisa diberikan kepada pihak siapapun.

“Undang-undang sudah menjamin itu, data itu tidak bisa dijadikan penyidikan, penyelidikan, penuntutan di bidang perpajakan dan pidana lain, sudah jelas di undang-undangnya,” tuturnya.

‎Sebelumnya, ‎Presiden Joko Widodo dinilai perlu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk lebih meyakinkan wajib pajak yang mengikuti program amnesti, tidak tersandung hukum dikemudian hari.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysisi (CITA) Yustinus Prastowo‎ mengatakan, masyarakat saat ini sudah mengerti amnesti pajak, tetapi sebagian orang masih menunggu sinyal kepastian hukum yang memastikan jika mengikuti program tersebut tidak menjadi persoalan ke depannya.

“Jadi harus ada Perpres untuk payung hukum yang mengikat semua penegak hukum tunduk pada Undang-Undang (Pengamunan Pajak), supaya setelah ini dipastikan polisi tidak jalan sendiri, jaksa dan KPK tidak jalan sendiri,” tutur Yustinus saat ditemui di acara Sosialisasi Amnesti Pajak, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Perpres tersebut, dinilai untuk lebih menguatkan apa yang telah tertuang dalam UU Pengampunan Pajak, dimana terdapat sanksi lima tahun penjara bagi yang membocorkan data wajib dan tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.

‎”Mereka (wajib pajak) ini belum yakin, ketika bawa pulang uangnya, aman tidak yah? Kalau ganti pemerintahan dikejar tidak yah nanti oleh polisi, jaksa‎?, begitu persoalannya,” ujarnya.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono

Sumber: http://www.pengampunanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pengampunan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: