PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya yang lain untuk memaksimalkan segala potensi penerimaan pajak yang bisa digali agar target penerimaan negara tahun ini bisa tercapai. Salah satunya adalah dengan mengejar tunggakan dan hutang pajak yang belum terbayar.

Perintah tersebut keluar karena Jokowi sampai saat ini masih melihat kondisi perekonomian global belum pulih dan justru melambat. “Oleh karena itu, kita perlu focus memperbaiki kondisi dalam negeri, dengan menjaga sumber pertumbuhan dan pendapatan, “katanya, Jumat (16/9). Seperti diketahui berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada semester I 2016, ada total hutang pajak yang belum terbayar sebesar Rp25,9 triliun. Total utang pajak tersebut berasal dari 2.393 data rekening wajib pajak yang disampaikan oleh PPATK ke Direktorat Jenderal Pajak.

Jokowi juga memerintahkan Menko Perekonomian Darmin Nasution terus mengawal pelaksanaan 13 Paket Kebijakan Ekonomi 13 kebijakan untuk menarik investasi.

INS – 03 /PJ/ 2016

INS – 08 /PJ/2016

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty