Jakarta – Google Asia Pacific Pte Ltd tidak bisa dipaksa begitu saja untuk menjalankan kewajiban pajak di Indonesia. Regulasi pajak harusnya disusun lebih jelas sebelum pengenaan pajak.

Demikianlah disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Rudiantara menilai ada unsur negosiasi yang harus ditekankan dalam persoalan pajak Google. “Jangan dipaksa-paksa begitu, ini terkait proses negoriasi dengan internasional,” ungkapnya.

Ada mekanisme yang harus ditempuh menurut Rudiantara. Di samping negosiasi, regulasi dari pajak di Indonesia juga harus dibenahi agar mendukung kepatuhan pajak.

“Pasti nanti dalam menetapkan cara dan besarannya, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) punya strategi,” tegas Rudiantara.

Sementara Google juga harus bisa memenuhi mekanisme tersebut. Rudiantara menyampaikan komitmen untuk membawa Google bernegosiasi dengan DJP.

“Google harus bersedia, tugas saya bagaimana caranya mereka datang, duduk dengan teman teman pajak,” tandasnya.

Sumber: DETIK FINANCE

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty