Digital Ekonomi & Celah Penghindaran Pajak

tax5

Satu dekade terakhir telah terjadi pergeseran sektor bisnis dengan profit terbesar, yaitu dari sektor manufaktur (terutama sektor migas) ke perusahaan bidang teknologi. Menurut World Economic Forum, The Most Valuable Companies tahun 2006 adalah Exxonmobil, General Electric, Microsoft, Citigroup, British Petroleum dan Royal Dutch Shell.

Satu dekade kemudian Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Exxonmobil dan Facebook menguasai. Inilah yang dikenal sebagai era digital ekonomi. Sedemikian pesatnya, hingga dunia digital membentuk suatu perekonomian tersendiri, bahkan menciptakan mata uang sendiri (misalnya bitcoins) meskipun tanpa dukungan suatu institusi keuangan.

Digital ekonomi juga berperan memperkenalkan berbagai model bisnis yang baru, termasuk bisnis yang bersifat tradisional ataupun model baru dalam bentuk e-commerce. Perkembangannya di seluruh penjuru dunia terhitung sangat cepat. Di Belanda, sebagai pusat industri jasa di Eropa, peranan sektor ini mencapai 3,4% dari seluruh PDB-nya pada 1999 dan meningkat ke 14,1% pada 2009. Fenomena serupa juga terjadi di negara Eropa lainnya. Bahkan, menurut laporan OECD tahun 2012, e-commerce di Finlandia, Hungaria, Swedia dan Republik Ceko sudah mencapai angka 20%-25%.

Pemerintah Indonesia juga menyadari pentingnya digital ekonomi dengan potensi diperkirakan sekitar US$ 13 miliar (1,5% PDB). Nilai potensi akan berkembang 10 kali lipat dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.

Penghindaran pajak

Teknologi digital tidak mengenal lintas batas negara, sedangkan dalam perpajak berlaku sebaliknya. Setiap negara memiliki kedaulatan dalam menentukan sistem pajaknya. Perusahaan multinasional telah lama memanfaatkan kondisi ini dengan perencanaan pajak yang matang.

Google mengusung konsep “double irish dutch sandwich” untuk meminimalisir beban pajaknya di Eropa. Google melakukan transaksi antar anak usaha di Irlandia, Belanda dan Kepulauan Bermuda dengan memanfaatkan perbedaan perpajakan di negara itu termasuk tarif pajaknya.

Perbedaan perlakuan perpajakan antar negara merupakan salah satu faktor untuk mencari celah penghindaran pajak. Misalnya perbedaan perpajakan fund vehicle antara Singapura dan Indonesia. Investor cenderung mengembangkan fund vehicle di Singapura karena tidak diperlakukan sebagai subyek pajak. Di Indonesia, fund vehicle termasuk subyek pajak yang akhirnya akan menambah biaya investasi. Seharusnya, pajak bersifat netral dan tidak mengakibatkan distorsi terhadap keputusan bisnis dan investasi.

Pilihan bentuk bisnis juga menghasilkan perlakuan perpajakan yang berbeda. Google Asia Pasific (Singapura) memilih mendirikan PMA dengan nama PT Google Indonesia dan menolak pendirian Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Konsekuensi pendirian BUT adalah berlakunya rule of attraction, yang berarti Indonesia berhak memperoleh pembagian laba atas seluruh penghasilan dari Indonesia. Perencanaan pajak Google membuat penghasilan Google Asia Pasific (Singapura) yang bersumber dari Indonesia tidak dapat dipajaki oleh DJP.

Saat ini, skema penghindaran pajak jauh lebih beragam dan menjadi jauh lebih rumit dengan adanya revolusi teknologi, termasuk digital ekonomi. Hal itu sudah menjadi perhatian dunia internasional dan OECD menggunakan istilah baru, yaitu base erosion and profit shifting (BEPS).

Penghindaran pajak berdampak cukup fatal bagi perekonomian, pertama penggerusan basis pajak (mencapai 4%-10% penerimaan pajak perusahaan di seluruh dunia) dan kedua, terjadinya pengalihan laba ke negara bertarif pajak rendah.

OECD telah merekomendasikan action plan yang mengutamakan kerjasama internasional perpajakan. Permasalahan digital ekonomi merupakan tantangan pertama yang harus segera diselesaikan. Isu krusial menyangkut digital ekonomi adalah melakukan definisi ulang BUT dalam model perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty).

Bentuk kerjasama internasional dalam perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, melakukan pertukaran informasi yang mengikat seluruh negara, termasuk tax haven countries. Kedua, melakukan ratifikasi tax treaty dengan tujuan mencegah skema baru penghindaran pajak. Ketiga, mengembangkan multilateral tax treaties yang melibatkan sejumlah negara dalam suatu kawasan ekonomi.

Penulis: Benny Gunawan Ardiansyah, Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: