JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak akan memanggil Google Asia Pasific, Pte Ltd pada Kamis (19/1). Pasalnya, Google belum menyerahkan dokumen secara lengkap.

Pemanggilan akan dilakukan melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang dipimpin oleh Muhamad Haniv.  “Kami akan klarifikasi, punya tidak berkasnya? Kalau punya, mana? Seperti itu,” kata Haniv, Selasa (17/1)

Dalam investigasi yang dilakukan, Ditjen Pajak menemukan bahwa Google memiliki sekitas 140 unit dedicated catch server di Indonesia yang dapat dikenakan pajak. “Kami memiliki bukti, jadi tidak sembarangan, “ kata Haniv.

Saat ini, Dokumen Google menyangkut pajak yng diberikan kepada Ditjen Pajak hanya pengakuan total revenue yang bersumber dari  Indonesia. “Mereka  declare dalam bentuk dokumen. Tetapi dalam pemeriksaan, dokumen tersebut  tidak cukup.” Ujarnya

Ditjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, jika Google mangkir, pihaknya akan mengingkatkan status pemeriksaan dari bukti permulaan menjadi tahao penyelidikan. Dalam level penyidikan, Google akan dikenakan tarif 400%. “Akan disidik sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia,” kata Ken

Sumber : KONTAN , Rabu, 18 Januari 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty