Oknum TNI Diduga Bekingi Pengemplang Pajak, Panglima Siap Tindak

a0538-tax2bamnesti

Jakarta – TNI bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meningkatkan penghasilan pajak. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang membekingi pengemplang pajak.

“Membantu Kemenkeu kemarin dilakukan MoU untuk meningkatkan perolehan pajak dan terkonsentrasi setelah tax amnesty,” ungkap Gatot usai menutup Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (19/1/2017).

Kemenkeu berharap agar ‘campur tangan’ TNI dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Gatot yakin pihaknya dapat memenuhi target yang diharapkan.

“Doakan mudah-mudahan bersama TNI, bisa memperoleh sesuai target dan kami yakin itu bisa,” ucapnya.

Gatot menyebut bantuan TNI dibutuhkan karena Menkeu Sri Mulyani mensinyalir adanya oknum-oknum tentara yang membekingi pengemplang pajak. Gatot berjanji akan menindak tegas prajuritnya apabila membantu pihak-pihak tertentu yang tidak mau membayar pajak sesuai aturan.

“Ini penting karena penghasilan negara kan, maka kita amankan. Yang menghukum bukan kita, kalau ada beking tentara, kalau ada yang mengancam kita amankan. Bersama kepolisian juga,” jelas Gatot.

“Kalau dari militer, ya kita tangkap, kita proses hukum, secara militer,” tambah jenderal bintang empat itu.

Sementara itu untuk pelaku yang bukan dari militer, TNI akan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini otoritas yang menangani masalah perpajakan.

“Kalau sipil saya nggak ikut-ikutan. kalau bidang perpajakan, pajak punya (petugas) sendiri,” tutur Gatot.

Kerja sama antara TNI dan Kemenkeu terkait pengamanan penerimaan negara disepakati dalam MoU pada Rapim TNI, Senin (16/1) lalu. Ada 5 poin yang disepakati, yaitu:

1. Sosialisasi peraturan, kebijakan, serta kewenangan tugas dan fungsi masing-masing pihak.
2. Pengamanan pemulihan, penyelamatan, penggunaan, pemanfaatan aset barang milik negara dalam rangka mengamankan hak-hak dan pertahanan negara.
3. Pengamanan pemungutan penerimaan negara dari sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai.
4. Membantu penegakan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai serta bidang keuangan negara lainnya yang berkaitan dengan personel TNI.
5. Penegakan hukum di bidang kemaritiman dan kedirgantaraan serta dukungan kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan keuangan negara serta pertahanan negara.

Sumber: Detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: