Bola Pajak Google di Tangan Pemerintah

a5622-kasus-pajak-google

JAKARTA, Otoritas pjak resmi menerima laporan keuangan Google Asia Pasific Pte Ld. Dokumen tersebut diterima langsung oleh direktur Jendral Pajak Ken Dwidjugiaosetiadi Kamis (19/1) lalu.

Kasubdit Humas Direktorat Jendral Pajak (DJP) Ani Nathalia mengataan, ada tiga orang perwakilan Google yang datang menemui Ken. Mereka menyerahkan dokumen. “Tapi, saya tak tahu pasti dokumen apa,” katanya, Kamis (19/1) kepada KONTAN.

Berdasarkan pantauan KONTAN di GedungMar’ie Muhammad Kantor pusat Ditjen Pajak,beberapa orang perwakilan Google datang membawa dokumen. Salah satunya dokumen yang dibawanya bertuliskan : pay per click user Indonesia dan  user Amerika Serikat.

Tak menyebut nama, seseorang perwakilan dari  Google mengaku telah bertemu dengan otoritas pajak. “Yang diomongkan banyak hal. Bagus kok, pembicaraannya berjalan dengan bagus,” katanya.

Menurut dia, data yang ia serahkan sebagai bentuk konfirmasi perusahaan atas dugaan Ditjen Pajak, terkait tuduhan penghindaran pajak.

Saat ini, kasus Google memang sudah masuk ke tahap penyelidikan. Negosiasi antara kedua pihak berakhir buntu karena masing-masing tetap dengan argumennya. Janji pertemuan Google dan Ditjen Pajak juga maju mundur. Bahkan, otoritas pajak sempat menyebut pertemuan batal.

Hanya, perwakilan Google tersebut enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai data yng diserahkan, termasuk tak memberikan sangkalan atas tuduhan Ditjen Pajak. Ia hanya bilang, keterangan lebih detail akan disampaikan Humas Google Indonesia.

Namun, ketika dikonfirmasi, Jason Tedjasukmana, Head of Corporate Comunication Google Indonesia enggan memberikan penjelasan dengan alasan sedang berada di luar negeri.

Menurut Darussalam, Managing Patner DDTC, kasus pajak oogle sulit untuk diseleaikan melalui jalur penindakan. Sebab, payung hukum yang ada saat ini belum mumpuni untuk menjerat Google.

Darussalam menilai, penyelesaian masalah lebih baik melalui negosiasi. Namun, langkah ini memang sudah lewat, sehingga yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperbaiki aturan perpajakan agar perusahaan semacam Google tidak bisa menghindari pajak lagi.

Salah satunya dengan membuat aturan, seperti di Inggris, yaitu menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi transasi yang dilakukan  perusahaan seperti Google dengan user di Indonesia. Cara lain adalah dengan mewajibkan perusahaan memiliki perusahaan perwailan di Indonesia dengan fungsi-fungsi yang ditetapkan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT).

Hanya status ini belum menjamin perolehan pajak penghasilan maksimal. Pilihan kini di tangan pemerintah.

Sumber : Harian Kontan, Jumat, 20 Januari 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: