Membatasi pemilikan lahan lewat pajak

28049-aturan-pajak

Upaya untuk mengatasi kesenjangan tampaknya menjadi fokus pemerintah ditahun 2017. Upaya ini dicetusakan karena maisnya gula pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat dan stabil dirasa kurang dinikmati secara merata.

Indikatornya adalah indeks gini sebagai cerminan dari distribusi pendapatan dengan rentang nilai 0 hingga 1. Semakin indeks ini mendekati angka 1, kekayaan atau pendapatan nasional semakin tidak terdistribusi dengan baik, atau kesenjangan semakin tinggi. Menurut badan pusat statisti (BPS), indeks gini indonesia beradapada angka 0,397 pada tahun 2016

Bridsall dan london (1997) berpendapat bahwa salah satu pangkal persoalan kesenjangan terletak pada kepemilikan aset yang tidak merata. Salah satunya adalah kepemilikan lahan. Persoalan ketimpang kepemilikan lahan ini agaknya perlu menjadi perhatian serius di indonesia.

berdasarkan pernyataan dari mentri agraria dan tata ruang, sofyan (24/9/2016) indeks gini untuk kepemilikan lahan telah mencapai 0,58 . atau dengan kata lain, sekitar 58% luas lahan di indonesia dimiliki oleh hanya 1% penduduk. lalu mengapa ketimpangan kepemilikan ahan ini menjadi pentinga?

tanah atau lahan, pada dasarnya adalah suatu faktor produksi yang bisa di pergunakan dalam kegiatan ekonomi. sifat ketersediaannya yang tetap dan permintaan yang selalu nergerak naik, berakibat pada nilainya yang terus meningkat.

dari sudut pandang nalar ekonomi, kegiatan investasi dan spekulasi atas lahan menjadi sesuatu yang cukup menggiurkan. padahal belum tentu, lahan tersebut dimanfaatkan secara optimal. pengusaha lahan yang tidak berimbang akan memungkinkan pemilik lahan untuk mempengaruhi waktu dan harga jual yang menguntungkan mereka di pasar lahan. akibatnya, laju kenaikan harga tanah bergerak semakin cepat.

lahan lahan menjadi sesuatu yang tidak terjangkau oleh masyarakat umum. keuntungan dari harga lahan yang meningkat hanya akan kembali kepada aset. artinya, kesenjangan justru semakin memburuk.

pajak atas lahan

pajak pada hakikatnya juga dapat berperan sebagai sarana redistribusi. adanya persoalan mengenai ketimpangan kepemilikan, spekulan tanah, dan lahan yang menganggur di indnesia menjadikan justifikasi pengenaan pajak atas lahan tidak produktif bagaimana bentuk pemajakannya? walaupun belum ada kejelasan tentang mekanisme pengenaannya, pemerintah menginginkan sesuatu yang bersifat progresif. sistem pajak yang berlaku saat ini, pengenaan pajak atas lahan dapat di bedakan melalui dua cara.

cara pertama, pemajakan atas aset atau dalam hal ini lahan. saat ini kita telah memiliki PBB sebagai instrumennya. cara kedua, pengenaan pajak atas transaksinya di sini kita mengenal PPh Final atas tambahan manfaat ekonomi dari pengalihan lahan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang dibebankan kepada pemeli lahan atau properti.

akan tetapi, mengatasi persoalan persoalan tersebut melalui tiga jenis pajak di atas agaknya kurang tepat. rencana tarif progresif terhadap lahan yang tidak produktif munculkan persoalan baru mengenai definisinya. tarif yang berbeda-beda juga dapat menciptakan ruang perencanaan pajak.

upaya mencegah spekulasi di land market melalui pajak atas transaksi ala torbin tax agaknya sulit. pasalnya, berbeda dengan instrumen keuangan dan surat berharga, lahan merupakan kebutuhan dasar. pengenaannya justru berpotensi meningkatkan harga jual lahan dipasaran, sehingga tidak efisien bagi perekonomian.

mungkin ada baiknya jika pemerintah mempertimbangkan kebijakan pengenaan pajak atas nilai tanah atau land value tax (LVT). sama halnya dengan PBB, LVT dikenakan atas lahan dengan tarif yang flat. akan tetapi, LVT hanya melihat nilai dari lahan tanpa memerdulikan nilai bangunan maupun pemanfaatan lahan tersebut.

artinya, tidak ada jumlah pajak yang berbeda, baik jika lahan tersebut di manfaatkan untuk kegiatan ekonomi atau dibiarkan menganggur. bagi pemilik lahan yg di anggurkan, LVT akan memberikan program yang progresif karena pemilik tidak memiliki manfaat atau penghasilan apapun  dari lahan tsb. dengan demikian, penerepan pajak ini dapat mendorong adanya alokasi pemanfaatan lahan yang lebih baik.

menurut Dye dan England (2010) , LVT juga bersifat netral karena tidak mendistorsi keputasan jenis dan besaran infestasi atas lahan . berbeda dengan hampir seluruh pajak lainnya, LVT tidak bersifat menghambat, melainkan justru mendorong produktifitas ekonomi.

selain itu, LVT dapat mencegah kegiatan spekulasi atas lahan yang pada akhirnya membuat harga lahan menjadi “lebih normal” , sehingga masih terjangkau bagi masyarakat kebanyakan. pada akhirnya, hal tersebut dapat mengkoreksi distribusi kepemilikan lahan.

terakhir, LVT cenderung lebih rendah di administrasikan ( Mirrlees, 2011). oleh karena itu penerimaan hasil pajaknya lebih terjamin. dengan berbagai keunggulan tsb, tdk mengherankan jika lbh dari 25 negara telah menerapkan LVT, mulai dari Denmark hingga Meksiko, dari Namibia hingga Jepang.

dalam konteks desain kebijakan LVT di indonesia, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kerangka hukum sekaligus cara pemungutannya. misalnya, apakah LVT ini diperlakukan sebagai pajak tambahan atas PBB.

selain itu, penentuan atas batasan luas tanah atau batasan bagi pihak yang terkena kewajiban ini juga perlu dipertimbangkan. hal tersebut bertujuan untuk menjamin efektifitas sekaligus tidak memberikan beban tambahan bagi masyarakat yang bukan menjadi sasaran LVT (non-spekulan)

LVT sejatinya biasa dipertimbangkan sebagai salah satu jalan keluar persoalan agraria. produktifitas tanah yang meningkat, harga stabil serta distribusi kepemilikan lahan yang semakin merata, pada akhirnya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat

Sumber: Harian Kontan , senin 30 januari 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: