Sejumlah lembaga riset ekonomi, pengusaha dan ekonomi mulai khawatir dengan masa depan ekonomi indonesia. mereka ragu ekonomi dalam negeri bisa tumbuh simultan di atas 5%.

Tak bisa di sangkal bahwa catatan data statistik resmi pemerintah menunjukan ekonomi mulai menggeliat. persoalannya, sinyal itu tidak selalu paralel dengan kenyataan.

Banyak pengusaha justru galau menghadapi seretnya usaha dan sulitnya menggenjot omzet. sebab pasar bisnisnya terus mengerut.

Memang belum sampai pada taraf membukukan kerugian. bahkan keuntungan tahun lalu, misalnya, masih bisa naik. namun kenaikan laba itu berasal dari hasil efesiensi maupun pengetatan belanja, bukan berkah peningkatan penjualan (Harian KONTAN, 7 maret 2017)

Nah, sejumlah kalangan melihat, mengerutnya pasar bisnis swasta tidak lepas dari pilihan pragmatis pemerintah untuk menempatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sejumlah posisi dominan. Proyek pemerintah jadi domain korporasi plat merah, serta aneka rupa subsidi priviles dan kemudahan.

Sebagai contoh, swasta didorong masuk ke program tol laut, namun saat bersamaan 100% subsidi negara dikucurkan ke BUMN di bidang itu. Kini juga tengah tren, BUMN karya memborong tanah dan mendirikan unit usaha properti. Idealnya, mereka didorong menginvestasikan lagi laba pada proyek vital negara, bukan membeli aset non inti.

Persoalannya, apakah ekonomi bisa naik dan berkelanjutan dengan policy dominasi BUMN seperti sekarang? Rasanya, sih, sulit ya.

Maklum, secara total kontribusi BUMN saat ini sekitar 16%-18% terhadap produk domestik bruto (PDB) ,adapun kontribusi swasta menopang sekitar 50%-60% terhadap PDB. Alhasil, biarpun BUMN berkembang 10%, ekonomi domestik sulit melesat di atas 5% jika swastanya hanya berkembang 3%.

Tidak ada yang anti BUMN.  Wajar pula pemerintah memasarkan proyek strategis pada BUMN. Program pembangunan jelas memiliki aspek politis besar serta berkaitan langsung dengan janji kampanye.

Presiden Joko Widodo pun tepat menggaungkan semangat kompetisi dan persaingan. asalkan ruangan kompetisi bagi BUMN dan swasta disediakan secara fair dan pada level playing field yang sepadan.

Akhir kata, jangan sampai muncul persepsi bahwa swasta terus dikejar setoran pajak, hasilnya disuntikan ke BUMN agar bisa mematikan swasta. Itu sama saja membesarkan anak macan.

Sumber: Harian Kontan, 8 maret 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty