JAKARTA, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Katin1 akhir Maret 2017 atau bertepatan dengan hari penutupan program tax amnesty. Nantinya, kartu Kartin1 ini terintegrasi antara NPWP, KTP, BPJS, kartu kredit, SIM dan Paspor dalam satu kartu sekaligus.
Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP Iwan Guniardi mengatakan, akan ada banyak keuntungan dan kemudahan dalam kartu ini.
“Sekarang ini ada kartu tujuh kartu, saya buat satu kartu, nah saya tidak melarang produksi KTP berhenti, silahkan saja tetap produksi, BPJS juga sama, cuma ini ada kartu nanti terserah apakah BPJS mau gabung ke sini yang ada logo Kartin1. Jadi tujuh kartu yang ada ini bisa dimasukkan ke dalam satu kartu yaitu Kartin1,” ungkapnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (29/3/2017).
Menurutnya, setelah perusahaan yang mau bergabung masuk, maka akan menjadi satu identitas. “Jadi contohnya, identitas saya di BPJS akan sama dengan saya di pajak, akan sama di imigrasi. Sehingga, pada saat saya datang ke instansi yang sudah masuk hanya tinggal menempelkan kartu,” jelasnya.
Dia melanjutkan, perusahaan yang ingin bergabung seperti BPJS ataupun imigrasi akan disambut baik. Selain itu, kartu yang dimiliki oleh anggota dari BPJS pun bisa digunakan untuk akses DJP secara online.
“Nanti kita bikin kios pajak yang bisa lapor SPT di kios, kemudian skenario insentif, karena jadi nanti tidak perlu bawa banyak kartu, dan tinggal tempel nanti kita buatkan aplikasi HP dan bisa dilihat identitasnya. Saya juga berharap ini bisa juga kerjasama dengan kartu perbankan,” tukasnya.
Sumber: okezone.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar