Anggaran belanja di pangkas lagi untuk menghindari pelebaran defisit

JAKARTA. Pemerintah boleh jadi sedang di hadapkan pada pilihan dilematis: menggenjot stimulus ekonomi melalui belanja negara atau menjaga batas aman defisit anggaran. Itulah yang tampak pada Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) tahun 2017.

Ihwal pilihan dilematis itu bermuara pada penerimaan perpajakan tahun ini yang diproyeksikan bakal meleset dari asumsi awal yang sebesar Rp 1.498,9 triliun. Di sisi lain, kebutuhan dana pembangunan, lonjakan sejumlah anggaran subsidi tak bisa ditawar.

Alhasil, pisau penghematan kembali dijalankan. Tahun ini, pemerintah akan memangkas lagi sejumlah pos anggaran sekitar Rp 50  triliun. Belanja barang dan jasa kementerian, misalnya, akan dipangkas sebsar Rp 16 triliun.

Penghematan serupa pernah dilakukan pemerintah mencapai total Rp 137,6 triliun. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah tidak memotong anggaran belanja 2017, melainkan realokasi belanja. “Alokasi belanja barang dialihkan untuk yang lain,” katanya, Kamis (6/7).

Penghematan belanja menjadi satu solusi untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas dan mendesak, seperti percepatan sertifikasi tanah, persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, juga pendanaan persiapan Asian Games 2018.

Kendati sudah banyak memangkas sejumlah pos belanja pemerintah, usulan defisit anggaran dalam RAPBNP 2017 sebesar 2,92% produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp 397,2 triliun. Usulan angka ini hampir mencapai batas maksimalnya, yakni 3% dari PDB. Penyebabnya, ya itu tadi, pemasukkan negara sedang seret.

Nah, untuk mengerem defisit, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani bilang, pemerintah akan memfokuskan penyerapan anggaran 2017 pengendalian belanja negara. “Selama tidak urgent dan tak mengganggu pembangunan, kami akan kendalikan,” katanya.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, penyerapan anggaran belanja instansi pemerintah tidak akan mencapai 100%. Dengan memperhitungkan anggaran yang tidak terserap itu, dia memperkirakan, defisit anggaran 2017 sekitar Rp 362,9 triliun atau 2,67% dari PDB.

Toh, minimnya belanja pemerintah ini dikritik oleh Ekonomi Samuel Aset Manajemen Lana Soelistioningsih. Dia khawatir, target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBNP 2017 sebasar 5,2% sulit tercapai jika minim stimulus dari belanja pemerintah. “Pemangkasan anggaran akan berpengaruh terhadap target pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Ekonomi memang masih bisa tumbuh sesuai dengan target. Syaratnya, ekspor naik tinggi yang sulit dipenuhi dalam situasi sekarang.

Sumber: republika.co.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty