Bekas Menteri Keuangan ini menuturkan, pemindahan ibu kota pemerintahan rencananya akan melibatkan sektor swasta. Usulan itu bertujuan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menjamin, pelibatan sektor swasta dalam proyek pemindahan ibu kota tidak akan menimbulkan konflik kepentingan.
Berikut penuturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro terkait wacana pelibatan swasta dalam proyek pemindahan ibu kota negara;
Sudah sampai mana pembahasan usulan pelibatan swasta dalam proyek pemindahan ibu kota negara?
Itu lagi sedang dikaji. Kami akan dorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kami libatkan. Kalaupun kita ingin memindahkan kota administrasi, ya pokoknya kita tidak hanya mengandalkan dari satu sumber, bahkan kalau bisa menggunakan APBN secara minimal saja. Saat ini kita sedang mencari skema untuk melibatkan sektor swasta, sehingga biaya APBN akan sangat minimum.
Bener nih pelibatan sektor swasta murni untuk meminimalisir penggunaan APBN, enggak ada tujuan lainnya?
Nggak, kita hanya ingin mengoptimalkan peran swasta untuk pembangunan di negeri ini, itu saja kok. Nanti untuk skemanya bagi swasta dalam pemindahan ibu kota itu akan kita siapkan.
Tapi banyak kalangan khawatir lho pelibatan sektor swasta dalam proyek pemindahan ibu kota justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, hingga nantinya mengganggu independensi pemerintah?
Nggak lah. Kok independen? Kan yang punya itu pemerintah, bukan swasta.
Lantas apa strategi pemerintah agar swasta mau ikut terlibat dalam proyek tersebut?
Pemerintah akan memberikan iming-iming kepada swasta agar mau meramaikan ibu kota baru berupa ketersediaan lahan. Artinya, swasta nanti akan disediakan tanah milik pemerintah untuk melengkapi fasilitas pemerintahan dan administrasi yang bisa menunjang kinerja perusahaan swasta. Tanah masa nggak mau.
Kita justru akan mencari lokasi kepemilikan tanah sudah di tangan pemerintah. Kebijakan ini tidak akan kami lakukan kalau pemerintah harus membeli tanah.
Memang berapa sih biaya proyek pemindahan ibu kota itu?
Untuk biaya total masih dikaji. Sabar.
Untuk wilayahnya daerah mana, apa masih tetap sama dengan wacana sejak lama yaitu di Kalimantan?
Yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi, spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan.
Kajiannya sudah sampai mana?
Kita sedang kaji. Tapi kalau untuk pemindahan ibu kota pemerintahan sendiri, ini mengacu pada pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis, ekonomi, dan keuangan seperti halnya Washington DC dan New York di Amerika Serikat (AS). Washington DC berperan sebagai ibu kota pemerintahan di AS, sementara New York menjadi pusat bisnis dan ekonomi negara adidaya tersebut. Terus pemisahan ini juga kan terinspirasi dari Brasilia, Brasil yang menjadi pusat pemerintahan dan Sao Paulo yang berperan sebagai pusat bisnis dan ekonomi di Brasil.
Sebetulnya tujuan utama pemerintah memindahkan ibu kota ke luar Jawa itu untuk apa sih?
Ya (salah satunya) untuk mempersempit ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Saat ini saja, kan kita tahu bahwa Pulau Jawa sendiri berkontribusi atas 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan angka ini cenderung terus meningkat setiap tahunnya sehingga pemerintah menilai perlu ada upaya lebih besar untuk mendorong pertumbuhan di luar Jawa. Jadi, ini trennya terus meningkat. Jadi, menurut kami harus ada upaya memperkuat ekonomi di luar Jawa
Kapan target untuk merampungkan kajiannya?
Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya sehingga pada 2018 sudah dimulai persiapan-persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi baru itu.Tahun 2018 hanya persiapan. Kalau kajian selesai pada 2017, pada 2018 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal menyiapkan semua detail engineering design-nya tapi mudah-mudahan kami juga bisa menemukan skema pendanaannya.
Sumber: rmol.co
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar