Di Depan IMF, Sri Mulyani: Kita Semua Kekurangan Pajak

\Di Depan IMF, Sri Mulyani: Kita Semua Kekurangan Pajak

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini menghadiri acara IMF-Indonesia High-Level Conference di Hotel Mulia, Jakarta Pusat. Turut pula hadir pada acara ini Deputy Managing Director IMF Mitsuhiro Furusawa.

Pertemuan ini secara spesifik membahas tentang perpajakan internasional. Pada kesempatan ini, Sri Mulyani banyak bercerita tentang kerjasama keterbukaan informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) yang saat ini tengah dipersiapkan oleh Indonesia.

“Kebijakan penerimaan pajak yang baik dengan kerja sama internasional membuat kami bisa mempertahakan penerimaan pajak yang baik. Tentunya seperti yang disebutkan Furusawa, penerimaan pajak yang baik bisa digunakan untuk mengejar MDGs (Millennium Development Goals) dan pembangunan,” kata Sri Mulyani mengawali sambutannya di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Bagi Indonesia, lanjut Sri Mulyani, penerimaan pajak penting untuk menekan angka kemiskinan, pembangunan infrastuktur, dan memperbaiki tingkat kesejahteraan. Artinya, pemerintah memang perlu tegas untuk menindak penunggak pajak atau yang menyembunyikan harta hingga ke luar negeri.

“Perbaikan penerimaan bukan semata soal meningkatkan pendapatan namun membangun pajak yang inklusif, dan promosi investasi, pencipataan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.

Sri Mulyani juga sempat menyinggung tentang globalisasi yang menghilangkan batas-batas negara. Globalisasi dinilai juga dapat menghilangkan batas-batas negara dalam hal perpajakan sehingga butuh kerjasama lintas negara untuk mengatasi hal ini.

“Globalisasi berarti kita butuh pertumbuhan yang baru dan kerja sama untuk jawab tantangan perpajakan. Kerja sama antar negara tentunya secara cepat dilakukan. Sebagai hasil globalsiasi, aktivitas bisnis berubah juga dan membuat perusahaan besar memanipulasi perpajakan. Aggressive tax planning saat ini menjadi hal yang biasa dilakukan perusahaan multinasional,” jelasnya.

Persoalan pajak inilah yang menjadi fokus bagi Sri Mulyani saat ini. Menurutnya, hal ini telah menjadi perhatian utama sejak dirinya kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Menteri Keuangan.

“(Kelas menengah ke atas juga melakukannya), dan ini tidak baik bagi keadilan. Saya kembali ke Indonesia dan ini adalah hal penting yang harus disampaikan, bukan hanya kepada Indonesia namun juga negara-negara lainnya,” ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, Indonesia membutuhkan dana yang begitu besar untuk melakukan pembangunan. Melalui pajak, Indonesia tentunya mampu untuk membangun bebagai proyek sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kerjasama bisa menggiring kita untuk memahami aggressive tax planning dan menekan imbas buruknya. Kita butuh penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan rumah sakit, sekolah, dan mengurangi ketimpangan,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah juga melakukan reformasi pajak. Reformasi pajak ini diharapkan juga dapat meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan kepercayaan publik.

“Di sisi kebijakan, pemerintah membangun reformasi perpajakan, dan sebagai tambahan, pemerintah juga melakukan tax amnesty program, dan tujuannya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kesadaran perpajakan,” jelasnya.

Hanya saja, Indonesia tetap membutuhkan bantuan dari negara lainnya. Untuk itu, Indonesia turut bergabung pada kerjasama keterbukaan informasi perpajakan dilakukan secara internasional.

“Jelas bahwa kerjasama perpajakan sangat kritis untuk dilakukan. Tanpa kerjasama dan pertukaran informasi kita tak akan bisa menang melawan ini,” tuturnya.

Sri Mulyani menilai masalah pajak ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Negara lainnya juga turut mengalami hal yang serupa, khususnya untuk peningkatan penerimaan negara.

“Sebelum saya akhiri, semua negara di ruangan ini menghadapi masalah yang sama. Pemerintah ingin mengumpulkan pajak untuk melakukan pembangunan,” jelasnya.

Diharapkan, kerjasama keterbukaan informasi perpajakan secara internasional ini mampu berdampak positif bagi penerimaan negara. Tak hanya Indonesia, namun juga penerimaan negara lainnya yang turut bergabung pada kerjasama AEoI.

“Pemeirntah butuh ini dari pajak, dan pajak sebagai sumber untuk meningkatkan infrastuktur sekaligus menarik investasi. Pajak adalah sumber utama dari penerimaan,” tutupnya.

Sumber : Okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan komentar