JAKARTA. Tekanan utang luar negeri Indonesia semakin meningkat pada Mei 2017. Bank Indonesia mencatat nilai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2017 sebesar US$ 333,6 miliar, tumbuh 5,5% dari periode sama tahun lalu atau year on year (yoy).
Dibanding bulan sebelumnya, nilai utang luar negeri Mei 2017 juga naik 1,24%. Sedangkan jika dihitung dari akhir tahun lalu year to date (ytd), jumlah utang luar negeri Indonesia tumbuh 5,02%. Secara bulanan, kenaikan utang terbesar berasal dari sektor swasta, dari US$ 133,07 miliar menjadi US$ 136,63 miliar Sedangkan utang pemerintah naik tipis dari US$ 163,89 miliar menjadi US$ 164,4 miliar dan utang BI dari US$ 3,99 miliar menjadi US$ 4 miliar.
Kenaikan utang swasta didominasi kelompok non bank yang naik menjadi US$ 136,63 miliar. Dari jumlah itu, perusahaan pelat merah berkontribusi terbesar yaitu US$ 28,16 miliar, tumbuh 6,79% secara bulanan atau month to month (mtm). Lalu utang swasta nasional menyumbang US$ 45,58 miliar, naik 2,26% dibandingkan bulan sebelumnya.
Meski meningkat, BI memandang perkembangan ULN pada Mei 2017 tetap sehat. “Namun tetap harus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional,” tulis BI dalam situs resminya, Senin (177). BI mengaku terus memantau perkembangan ULN, khususnya sektor swasta.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.
Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai naiknya utang luar negeri (ULN) swasta sebagai sinyal baik bagi perekonomian. Sebab tren dalam dua tahun belakangan menunjukkan utang swasta terus turun. “Setelah berakhirnya comodity boom era 2009-2014, utang menurun. Dulu kebanyakan ULN dipicu perusahaan di sektor komoditas yang mau ekspansi usaha nya. Sampai 2014 ketika harga komoditas melemah akhirnya utang menurun. Baru mulai pulih sekitar pertengahan tahun lalu saat harga komoditas mulai pulih,” kata David menjelaskan, Senin (17/7).
Kenaikan utang luar negeri juga terpengaruh oleh realisasi proyek infrastruktur pemerintah yang banyak bermitra dengan swasta. Di sisi lain bank untuk menjaga likuiditas, sehingga banyak mengeluarkan obligasi atau aksi korporasi untuk mengantisipasi pencairan kredit, terutama di sektor infrastruktur.
David menduga, saat ini ada tren untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga. “Jadi istilahnya mereka mau mengunci suku bunga di level rendah. Siapa tahu nanti setahun dua tahun ke depan kalau The Fed terus menaikkan suku bunga, akan ada kecenderungan suku bunga global juga naik,” tuturnya pada KONTAN, Senin (17/7).
Menurut David, selama peningkatan ULN diimbangi dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dalam negeri, maka tidak akan menjadi masalah. Yang mengkhawatirkan justru jika perusahaan melakukan restrukturisasi di saat kepercayaan sedang rendah. “Maka itu sangat penting menjaga confidence pasar. Bahaya jika bank luar negeri sudah tidak mau. meminjamkan lagi,” pungkasnya.
Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Lana Soelistianing sih berpendapat lain. Menurutnya gencarnya swasta berutang ke luar negeri disebab kan karena ketatnya likuiditas dalam negeri. Apalagi pemerintah sedang gencar menyedot dana di dalam negeri untuk pembangunan proyek infrastruktur, sedangkan pertumbuhan simpanan masyarakat rendah. “Mau tak mau, swasta lari ke luar negeri,” ujar Lana.
Oleh karena itu, Lana bilang, Bank Indonesia harus memastikan bahwa pihak swasta yang gencar utang ke luar negeri harus melakukan lindung nilai atau hedging. Karena tidak ada yang bisa memastian, kapan rupiah akan melemah atau sebaliknya. “Minimal bisa menjamin dan tidak menyebabkan pembengkakan kurs,” katanya.
Apalagi rasio utang jangka pendek terhadap cadangan devisa kuartal I-2017 telah mencapai 45,66%. Kondisi tersebut mengkhawatirkan sebab amannya dikisaran 33%-35% dari cadangan devisa.
Sumber : Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar