Pemerintah Indonesia sudah menuntaskan peraturan presiden (Perpres) yang mengatur akses beneficial ownership. Aturan ini akan menjadi pelengkap dijalankannya pertukaran data pajak secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) antar anggota OECD.

Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan, saat ini draf Perpres sudah dalam tahap finalisasi untuk diserahkan kepada Presiden. “Ada urgensi yang besar untuk diserahkan kepada Presiden. “Ada urgensi yang besar untuk segera keluarnya ketentuan beneficial ownership ini,” kata Dian, Senin (18/7).

Menurutnya, PPATK sedang mengembangkan model baru pemberantasan pencucian uang. Cara baru itu disiapkan untuk menghadapi kasus-kasus besar pencucian uang yang melibatkan korporasi.

Ketua Bidang Perpajakan Apindo Prijohandojo Krisanto bilang, pengusaha sudah cukup mengerti terkait beneficial ownership karena sudah dibicarakan sejak 2013. “Jadi ini tinggal pelaksanaannya saja. Memang bagi yang belum siap boleh gemetar,” katanya.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty