Data beneficial owner menjadi pekerjaan besar bagi Kementerian Keuangan agar bisa ikut mengakses data keuangan di negara-negara anggota The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Hasil review kesiapan Indonesia dalam pelaksanaan pertukaran data keuangan, OECD masih meragukan data-data keuangan pemerintah Indonesia. Utamanya menyangkut data pemilik sebenarnya atas penghasilan, antara lain berupa deviden, bunga dan atau royalti bagi wajib pajak (WP) Pribadi serta wajib pajak badan (beneficial owner).

Organisasi internasional ini meragukan data-data yang dikolek pemerintah Indonesia, bisa merujuk ke wajib pajak yang menikmati aneka penghasilan dari usahanya. Rencana nya asesmen ke dua OECD baru akan dilakukan pada Juni 2018 dengan kriteria yang lebih berat.

Ini jelas menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kita untuk memenuhi permintaan negara-negara OECD. Jika tidak sanggup, upaya kerjasama multilateral dan bilateral atas pertukaran data perpajakan bakal tak banyak manfaat. Terutama untuk mengetahui harta-harta terpendam wajib pajak Indonesia yang tersimpan di negara-negara tetangga.

Kesahihan data memang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala. sebagai contoh, data-data pangan. Kegagalan aneka kebijakan pangan lantaran tak didukung data-data akurat. Semisal produksidan konsumsi beras. Kesemrawutan data juga terjadi di komoditas lain, seperti jagung, benih, hingga daging.

Tak ada salahnya, kita memulai untuk membetulkan data-data yang amburadul di semua ini. Pasalnya kevalidan data sangat penting untuk menentukan aneka kebijakan di masa depan. Data pangan misal, ini sangat penting ditata ulang demi ketahanan pangan di masa depan.

Banyak organisasi internasional menyebut: tantangan ke depan adalah penyediaab pangan bagi penduduk dunia. Miliaran dollar AS bahkan memecahkan potensi terjadinya krisis pangan di depan. Nah, kita bisa memulainya dengan benar-benar menghitung ulang data-data salah itu.

Lebih baik memulai kembali sesuatu secara benar ketimbang terus-terusan menelurkan kebijakan salah. Itu layaknya salah obat dalam penyembuhan penyakit. Berani memulai tantangan Pak Jokowi?

Sumber : Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Artikel

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty