Jalan Pintas Impor yang Terbatas

Gambar Menteri Keuang an Sri Mulyani terpampang jelas sebagai foto profil sebuah grup di media so- sial Facebook yang menamakan diri Asosiasi Importir kecil Grup yang baru dibuat pada 18 Juli kemarin ini memang tidak resmi keberadaannya.

Asosiasi itu juga sepertinya tidak mempunyai anggota resmi. Namun jika dilihat dari namanya asosiasi ini memang beranggotakan orang-orang yang kerap kali mengimpor barang dengan skala kecil hingga menengah. Grup ini pun dibuat untuk merespon kebijakan pengetatan impor yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang dipimpin mantan Direktur World Bank itu .

Isi dari halaman dinding grup itu pun berisi keluhan dari orang-orang, karena ada status red line untuk barang-barang impor. Red line merupakan kondisi yang horor bagi pengimpor karena petugas Bea Cu kai harus memeriksa dengan cermat, baik dokumen beserta barang impor.

Salah satu yang merasakan kesulitan dengan kebijakan pemasuk adalah Jonathan Christian, pedagang barang fashion wanita online. Pria berumur 30 tahun ini menceritakan, tak ada satu pun barang pesanan yang sudah sampai di tangannya. Padahal, ia membuat order pembelian Juni silam. “Kabarnya kena red line dari Bea Cukai,” ujar dia.

Bagi Jonathan, nilai pembeliannya tidak kecil. Di daftar be- lanja dia, misal, ada pernbelian senilai Rp 100 juta dari vendor di China. Pesanan Jonathan bervariasi, mulai tas wanita sarung tangan hingga jam tangan. Ia berniat menjajakan hasil kulakannya itu sebuah si tus e-commerce lokal.

Jonathan memulai bisnis ini sejak tahun lalu. Semua ia lakukan dalam skala kecil dari pedagang lokal juga. Namun pelan-pelan, ia tahu asal barang yang dibelinya dari pedaganglokal itu. Iapun memberanikan diri untuk mengontak langsung si sumber barang berada di China. Tentu, juga mempelajari seluk beluk yang menurutnya tidak terlalu sulit dicerna,

Tidak perlu menjadi importir langsung untuk mendatangkan barang dari Tiongkok itu. “Saya menggunakan ekspedisi yang biasa impor borongan,” ujar dia

Asal tahu saja, impor borongan merupakan istilah yang biasa digunakan oleh pelaku bisnis impor. Anda tinggal membayar fee ke sebuah perusahaan jasa yang akan mengurusi barang impor mulai dari asal hingga dauang ke dalam negeri, Perusahaan biasa disebut freight forwarder atau ada juga yang menyebutkan shipping agent.

Fee yang dibayarkan oleh freight forwarder sudah termasuk seluruh biaya impor termasuk pajak dan bea masuk. “Saya bayarnya Rp 3 juta per meter kubik barang,” dia. Biasanya ia mengeluarkan fee sebesar Rp 5 untuk seluruh barang yang dipesannya.

Nah, perusahaan yang dipakai oleh Jonathan itu memang memiliki izin untuk impor. Namun untuk urusan membayar pajak memang tidak ada yang tahu, maka Jonathan tidak ter lalu memusingkannya.

Praktik yang lazim dalam impor borongan, semua dimasukkan ke dalam satu tainer. Tak heran, kontainer yang didatangkan importir borongan berisi beragam barang. Sebagai contoh pesanan Jonathan tadi, bisa menjadi satu kontainer dengan barang-ba rang milik klien lain importir.

Lalu bagaimana kondisi saat ini di pelabuhan bongkar muat barang impor?

Hingga kini banyak barang yang tertahan. Ada yang memang sedang berproses pemeriksaan dokumen dengan kelengkapan barang. Ada juga yang memang tidak diurus freight forwarder “Kini banyak barang dari klien saya masih terkatung-katung di kapal laut,” ujar seorang pemilik perusahaan freight forwarder yang meminta KONTAN untuk tidak mengutip namanya.

Alasan uang jasa yang sudah dibayarkan oleh mengeluarkan penitip impor tidak bisa sebelum menutup biaya mengeluarkan barang dari pelabuhan. Contoh saja, fee jasa impor di masa yang normal berkisar Rp 5 juta mebengkak hingga kisaran Rp 20 juta, di masa pengetatan pintu impor. Tak heran, banyak barang berstatus tidak bertuan di pelabuhan kita saat ini.

Jonathan pun belum bagaimana nasib barang pesanannya ini. Lagipula, perusahaan yang ia gunakan untuk mengurus impor, hanya meminta dia untuk bersabar. “Mereka masih menunggu keadaan ekspor impor di pelabuhan normal kembali,” ujar Jonathan.

Saat ini yang dilakukan Jonathan adalah menjual barang barang stok lama, sambil menunggu kabar baik dari pelabuhan. Ia tak berani mengurus sendiri barang-barang itu karena menyadari biaya barang yang tidak murah.

Bukan cuma Jonathan, Tony Saputra, yang menjual mainan anak, juga merasakan dampak serupa. Tony biasa memesan barang dari distributor resmi mainan anak. Ia mengaku seba gian barang pesanannya tidak sampai ke dalam negeri. “Saya buka pre order ke distributor, namun karena kondisi pelabuhan tidak bagus dibilang kalau barangnya tidak bisa masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Tony harus gigit jari karena untung dari hasil pre order itu tidak bisa didapatkannya. Ia  mesti mengembalikan duit dari para pemesannya.

Hal serupa juga dirasakan oleh Diana, seorang pedagang aksesoris telepon seluler, Diana mengaku, barang pesanannya sempat tertahan di pelabuhan. Beruntung, ia berhasil mengeluarkan barang tersebut sebelum lebaran lalu. “Memang ada biaya tambahan dari perusahaan yang mengurusi impor borongan,” ulamya. Alhasil, ia keuntungan margin untuk kenaikan fee tersebut.

Diana mengatakan belakangan teman-temannya sedang menunggu situasi kondusif untuk bisa mengimpor barang lagi dari China. Ia berharap ada relaksasi dari kebijakan pengetatan impor yang kini digencarkan pemerintah. “Apa memang harus memiliki perusahaan untuk bisa mengimpor? Jika ya, berapa banyak pedagang online yang akan berguguran. Saya harap pemerintah bisa melihat kondisi riil di lapangan,” ujar Diana lugas.

Jika pedagang online banyak yang berguguran, maka ada efek domino yang terjadi. Misalnya muncul pengangguran baru karena banyak pedagang yang tak bisa melakoni kesehariannya seperti biasa.

Lalu jika memang impor borongan tak diperbolehkan, oto-matis harga barang yang dijual pedagang online akan naik. “Siapa mau beli kalau barangnya mahal. Jadi, mudah-mudahan ada kebijakan meringankan dari pemerintah untuk impor borongan,” kata Diana lagi.

Keresahan pengusaha ini tampaknya tidak mendapat dukungan dari importir besar Eko Wibowo Utomo Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia mengatakan, mereka justru mendukung ke- bijakan pemerintah ini. “Ini untuk keadilan, karena dengan begini semua pengimpor akan terkena biaya yang sesungguh nya,” ujar Eko.

Selama ini, menurut Eko, untuk impor sepeda, misalnya, ada pengusaha yang bandel tidak mengurus segala izin dan bermain dengan oknum be cukai. Akibatnya, harga jual sepeda impor itu jauh lebih murah dibandingkan mendatangkannya dengan cara resmi.

Memang, kondisi ini membuat pengusaha yang mengurus impor resmi menjadi galau karena ada tawaran harga impor sepeda yang jauh lebih murah. “Ada yang bandel juga mengambil impor borongan,” ujarnya.

Eko menceritakan banyak pengusaha yang mengeluhkan kebijakan impor terkini pemerintah. Kebijakan yang tiba-tiba ini membuat kalangan pengusaha kelabakan karena untuk menyiapkan strategi lain untuk antisipasi.

Namun buat pengusaha yang sering mengimpor, asal pemerintah konsisten maka iklim berbisnis yang jadi bagus dan kompetitif. “Akhirnya akan ada kompetisi yang adil dan prosen alami akan terjadi di kalangan pengusaha,” ujar Eko.

Eko mengibaratkan, kondisi saat ini mirip pada saat kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) berlakukan. Saat kebijakan SNI baru berjalan, pengusaha yang modalnya minim kesulitan mengurus izin. Belakangan,  semua kalangan pengusaha toh tidak kesulitan mengadopsi SNI.

Nah, kondisi izin impor yang diketatkan ini boleh jadi membuat pengusah online tidak lagi mengimpor langsung, “Kan bisa saja lewat tangan kedua dan tetap bisa dapat untung Juga kok,” tandas Eko. Akhir pengusaha menengah mengambil pilihan tidak menjadi importir langsung tapi memilih menjadi distributor resmi dari pengimpor barang.

Pendapat Ketua Asosiasi Importir dan Distributor Mainan Indonesia (AIMI) Sandi Vidhianto setali tiga uang . Sandhi mengatakan bahwa langkah pemerintah ini bagus untuk kondisi bisnis. Namun, ia mene- gaskan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi ini perlu memastikan bahwa tidak ada lagi biaya-biaya siluman yang harus dibayar ketika importir mengeluarkan barang dari pelabuhan  “Jika kami sudah bertindak sesuai aturan, kemudian ada oknum yang melakukan sweeping di lapangan dan dengan segala upayanya mendesak, kami seperti menjadi salah,” ujarnya.

Sandhi juga bilang bahwa hingga kini seluruh anggota AIMI tak ada lagi yang menjalankan praktik impor borongan. Karena, menurut ia, impor borongan berisiko tinggi. Memang  benar biayanya lebih murah namun ada potensi barang impor tertahan.

Sebagai gambaran, Sandi menjelaskan biaa-biaya resmi harus dikeluarkan itu berupa bea masuk sebesar 15% lalu Pajak Nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasil an (PPh) sebesar 7,5%. Itu untuk impor mainan, belum termasuk biaya izin SNI dan izin lainnya. Tak heran kalau banyak pengusaha mainan yang tergiur melakukan impor secara borongan.

Sumber                : Tabloid Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 replies

  1. Saya setuju jika pemerintah menghapus impor borongan supaya bisnis bisa bersaing secara fair, semua orang yg berbisnis membayar pajak dan punya NPWP, tetapi pemerintah juga harus menghapus aturan minimal berat barang supaya para pelaku UKM bisa menggunakan ijin impor dengan fasilitas SKB PPH PSL22 IMPOR

    Suka

  2. YTH : Pak De Jokowi dan Ibu Sri Mulyani tolong tinjau ulang batasan UKM dengan omzet 4,8M untuk boleh memilih sebagai pengusaha dengan tarif umum, karena kami kesulitan impor dengan fasilitas SKB= SURAT KETERANGAN BEBAS PPH psl 22 impor..
    Saat ini kami impor resmi tanpa SKB dan membayar PPH PSL 22 impor = 20% x nilai impor
    Semoga pemerintah BUKAN BARU INGAT RAKYAT JIKA ADA EVENT 5 tahunan.
    Terimakasih sudah membaca suara hati nurani yang INGIN NEGARA INI BEBAS DARI PERMAINAN KOTOR DAN bisnis bersaing secara FAIR, untuk Tim Admin OMNI, mohon untuk dimuat, terimakasih

    Suka

  3. YTH : Pak De Jokowi dan Ibu Sri Mulyani tolong tinjau ulang batasan UKM dengan omzet <4,8M untuk boleh memilih sebagai pengusaha dengan tarif umum, karena kami kesulitan impor dengan fasilitas SKB= SURAT KETERANGAN BEBAS PPH psl 22 impor..
    Saat ini kami impor resmi tanpa SKB dan membayar PPH PSL 22 impor = 20% x nilai impor
    Semoga pemerintah BUKAN BARU INGAT RAKYAT JIKA ADA EVENT 5 tahunan.
    Terimakasih sudah membaca suara hati nurani yang INGIN NEGARA INI BEBAS DARI PERMAINAN KOTOR DAN bisnis bersaing secara FAIR, untuk Tim Admin OMNI, mohon untuk dimuat, terimakasih

    Suka

  4. Saat ini impor borongan akan dihentikan, bagi kami itu lebih baik agar persaingan bisnis semakin bersaing dengan sehat dan fair. Saya usul kepada IBU SMI untuk meninjau ulang batasan omzet <4,8M pertahun.
    Tolong agar PPH PSL 22 IMPOR BISA DI PBK ke PPH Psl 4 ayat (2) Final, karena SKB PPH PSL 22 IMPOR tidak berlaku di bea cukai disebabkan berat barang per AWB DIBAWAH 100KG.
    Kami membutuhkan keputusan dari ibu SMI SECARA CEPAT supaya ada kejelasan krn setelah ada aturan PP 46/2013, kami impor atas nama pribadi dengan membayar pph psl.22 impor = 20% x nilai impor sehingga harga tidak bersaing dan kami tinggal tunggu mengajukan pencabutan PKP DAN permohonan NON EFEKTIF

    Suka

  5. Semua peraturan baru tidak bisa dilakukan serta merta tanpa ada sosialisasi.
    Peraturan borongan mau dihapuskan minimal ada sosialisasi 1 tahun sebelum peraturan diberlakukan.
    Pengiriman dari china via sea minimal 1,5 bulan baru keluar.
    Pengiriman dari US via sea minimal 2 bulan baru keluar
    Semua proses pengiriman itu diluar dari proses pembayaran dan barang yang harus di pre order (PO) dulu bisa berbulan2 barang PO baru keluar dari pabrik ditambah waktu pengiriman diatas.
    Nah bisa dihitung sendiri diperlukan beberapa bulan.
    Jadi tidak bisa serta merta diberlakukan tanpa sosialisasi. ini sama saja menghancurkan perekonomian.
    Barang saya sudah 4 bulan tidak keluar2 nilainya kurang lebih 300juta.

    Bagaimana nasib impotir2 lain yang barangnya sudah terlanjur dibayarkan ke pabrik di china, dan barang2 sudah dalam perjalanan, apalagi barang2 sudah tiba mentok tidak bisa keluar.

    Pastinya saya dan importir2 lain membayar dengan uang bukan dengan daun. Lalu hilang begitu saja karena tidak bisa keluar?

    Sudah hal biasa importir menggunakan jasa forwarder baik lokal maupun manca negara dan semua pajak sudah diurus oleh forwarder.
    Jadi sistem borongan dihapuskan harus ada sosialisasi dahulu bukan serta merta menunjukkan kekuasaan.
    Tapi dalam hal undername dihapuskan hal tsb tidak memungkinkan, karena para ukm tidak mungkin harus mengurus API dahulu. sementara untuk mengurus API harus ada PT. Dalam segi efisien sebuah perusahaan saja tidak mungkin sebuah perusahann harus punya perusahaan impor sendiri hanya untuk mengurus barang sendiri yang mau di impor.

    Semoga ini bisa diperhatikan, budayakan sosialisasi dahulu sebelum memperlakukan peraturan.

    Disukai oleh 1 orang

  6. Peraturan taik….bikin bisnis sepi Aja.

    Suka

  7. Binis Sepi Dah,….

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: