JAKARTA.  Indonesia disebut telah memasuki era inflasi rendah dalam dua tahun terakhir karena laju inflasi secara nasional dalam periode itu hanya di kisaran 3 persen. Akan tetapi, rendahnya angka inflasi itu tidak akan banyak berarti bila tidak diiringi dengan daya beli masyarakat yang memadai.

Karena itu, ekonom Indef, Eko Listiyanto, meminta pemerintah berupaya keras untuk menggapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Hal itu akan berkontribusi dalam meningkatkan atau setidaknya mempertahankan daya beli masyarakat.

 “Kalau daya beli masyarakat sedang terganggu, pemerintah harus mencari ganti dengan meningkatkan investasi atau belanja pemerintah. Begitu pula ekspor,” kata Listiyanto, Kamis 27 Juli 2017.

Daya beli masyarakat yang mencakup swasta dan rumah tangga, menurut Listiyanto, berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap produk domestik bruto. Untuk menggapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, pemerintah harus mencari aspek lain yang menjadi substitusi dari kontribusi daya beli masyarakat.

“Jadi, bisa dibilang pemerintah harus tancap gas dan jangan buat kebijakan yang mengganggu daya beli masyarakat. Sudah cukup kebijakan penyesuaian tarif listrik yang berimbas signifikan,” cetusnya.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai daya beli masyarakat masih terjaga di tengah inflasi rendah, yakni 3,02 persen pada 2016. Menurut dia, konsumsi masyarakat masih cukup kuat dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga mendekati 5 persen.

Meski demikian, Josua tetap meminta pemerintah terus melakukan koordinasi intensif agar daya beli masyarakat tetap dapat dipertahankan.

Era rendah

Sebelumnya, saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2017 di Jakarta, kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia sudah memasuki era inflasi rendah.

“Pada 2015, angka inflasi kita 3,35 persen, 2016 sebesar 3,02 persen, dan kuartal I-2017 di kisaran 4 persen,” kata Presiden.

Presiden menambahkan, kunci dalam mengelola perekonomian baik di pusat maupun daerah saat ini ialah pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Presiden meminta pemerintah, baik di kabupaten, kota, maupun provinsi tidak pasrah terhadap tingkat inflasi.

“Kalau (inflasi) terus kita tekan, rakyat akan merasakan. Percuma pertumbuhan ekonomi 6 persen, tetapi inflasi 9 persen rakyat tekor, menjangkau harga berat. (Berbeda) kalau pertumbuhan 5 persen, tetapi inflasi 3 persen, rakyat enteng,” ujar Presiden.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo pun menggarisbawahi pesan Presiden agar era inflasi rendah itu stabil. Bila hal ini tercapai, daya beli masyarakat menguat. Namun, Agus mengingatkan daya beli masyarakat pada kuartal kedua mendatang akan sedikit terpengaruh.

Itu terlihat dari kontribusi konsumsi pada pertumbuhan ekonomi. “Namun, bila inflasi bisa dijaga, daya beli masyarakat akan terjaga.”

Sumber : metrotvnews.com Jumat, 28 Juli 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty