JAKARTA. Industri manufaktur selama kuartal kedua tahun ini melambat dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal pertama lalu. Bahkan, industri manufaktur mikro dan kecil (IMK) mengalami perlambatan terparah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan IMK kuartal kedua tahun ini hanya 2,5% year on year (YoY). Angka itu jauh lebih lambat dibanding kuartal pertama yang sebesar 6,63% YoY.

Bahkan, pertumbuhan kuartal kedua menjadi pertumbuhan terendah dibanding kuartal-kuartal berikutnya. Berdasarkan data sejak kuartal pertama 2015, pertumbuhan industri ini paling rendah hanya sekitar 4% YoY.

Ekonom UI dan Direktur Program INDEF Berly Martawardaya mengatakan, selain dari statistik tersebut, ada banyak tanda-tanda bahwa demand dan konsumsi masyarakat sedang turun. Contohnya di puasa dan Lebaran kemarin, konsumsi tidak setinggi periode tahun sebelumnya.

Ia melihat, hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian harga, yaitu tarif dasar listrik (TDL) yang berlangsung bertahap untuk konsumen 900 volt ampere (VA).

Penurunan konsumsi juga didorong oleh beberapa langkah dari pemerintah yang meski baik, tetapi menakutkan masyarakat. Contohnya, bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa melihat data keuangan nasabah di lembaga keuangan.

Meskipun hal ini bisa mendorong penerimaan negara, tetapi banyak masyarakat yang khawatir. “Kalau begini, saya ibaratkan soal konsumsi ini adalah ‘ayamnya gelisah jadi tidak bisa bertelur’,” katanya kepada KONTAN, Selasa (1/8).

Hal ini diperburuk pula dengan Tunjangan Hari Raya (THR) yang telat diterima oleh masyarakat. Kedua hal ini otomatis berdampak ke masyarakat yang cenderung hold consumption sehingga growth-nya tidak begitu tinggi, yang berdampak pada produk-produk manufaktur.

Namun, menurut Berly, hal baiknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan untuk 2017 baru diketok. Sebelumnya, belum pasti mana yang diubah dan dipotong.

“Dari sini, saya berharap spending masyarakat yang tertahan, bisa mulai keluar. Semoga di bulan selanjutnya ini, konsumsi masyarakat bisa meningkat karena secara historis, konsumsi kuartal II dan III agak lebih tinggi dibanding kuartal I dan IV,” ujarnya.

Jadi, sisa waktu ini harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Seiring waktu, ia berharap pemerintah untuk tidak melempar wacana-wacana yang membuat masyarakat khawatir.

“Seperti PTKP mau diturunkan yang akhirnya tidak jadi. Jangan diganggu persepsi masyarakat agar mereka tak urung untuk spending,” ucapnya.

Adapun menurutnya, Program Keluarga Harapan (PKH) juga bisa dinaikkan karena itu akan memberi uang ke masyarakat bawah sehingga nantinya, baik masyarakat menengah dan bawah bisa sama-sama spending.

“Tetapi, yang terpenting adalah pemerintah harus fokus berikan ketenangan agar ekonomi bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Sumber : kontan.co.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty