Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan, saat ini daya beli masyarakat sedang melambat, sehingga Kadin memberikan usulan untuk memberikan stimulus ke pajak pertambahan nilai (PPN).

“Sekarang daya beli lagi turun, kenapa pemerintah tidak bikin kebijakan, misalnya dalam dua minggu ini diberikan insentif bagi yang belanja, tidak dikenakan PPN,” tutur Rosan, di Jakarta, Selasa (15/8).

Menurut Rosan, relaksasi PPN pernah dilakukan oleh negara Thailand saat terjadi pelemahan daya beli dan terbukti mampu mendorong masyarakat kembali berbelanja. “Ini contoh saja, perlu relaksasi dan tidak perlu panjang-panjang (relaksasinya), ini untuk memberikan kepercayaan masyarakat juga,” papar Rosan.

BPS mencatat .konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2017 berada di level 4,95%, turun 0,12% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya di posisi 5,07%.   Sementara konsumsi rumah tangga kuartal II 2017 jika dibandingkan kuartal sebelumnya pada tahun yang sama mengalami pertumbuhan 0,01% dari posisi 4,94%.

Sumber : gatra.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty