Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi memerlukan biaya besar. Untuk itu, pemerintah didorong melakukan ekstensifikasi basis pajak untuk meningkatkan tax ratio.
“Kami meyakini masih banyak cara untuk memungut pajak melalui tata cara yang lebih murah,” kata Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO), saat memimpin sidang tahunan bersama DPD/DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8).
Di acara itu, hadir Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Para mantan presiden dan wakil presiden, duta besar, dan jajaran pejabat negara.
Di samping ekstensifikasi basis pajak, Oesman Sapta mengatakan pihaknya mendorong diversifikasi sumber-sumber pembiayaan domestik. “Ini bisa dilakukan tanpa harus menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat,” tandasnya.
Oesman mengatakan ada masalah mendasar yang dihadapi bersama, terutama kesenjangan ekonomi dan kesenjangan rasa kebangsaan. Walau boleh bangga dan berbesar hati bahwa dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pertumbuhan masih menyisakan kesenjangan ekonomi.
Dalam menghadapi kesenjangan ekonomi itu, Oesman mengatakan DPD menyampaikan penghargaan tinggi kepada Presiden Joko Widodo yang telah melanjutkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Menurutnya, para petani karet di Sumatera, petani kelapa sawit di Kalimantan, para nelayan di Miangas, para buruh di Jabodetabek, dan seluruh rakyat di berbagai pelosok nusantara sebagian besar telah merasakan hasil nyata pembangunan jalan dan infrastruktur yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan menjadi beranda terdepan yang mencerminkan wajah Indonesia berdaulat. Kami berharap ke depan tidak ada lagi sejengkal tanah pun yang lepas dari bumi pertiwi,” bebernya.
DPD juga menghargai tekad dan langkah nyata Presiden Joko Widodo yang telah mengupayakan harga BBM dan semen di Papua hampir menyamai dengan harga di daerah lain. “Kebijakan ini jelas sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat daerah, serta sejalan dengan keinginan kita bersama,” kata dia.
Meski demikian, kata dia, DPD dan DPR berharap Pemerintah memberikan perhatian lebih pada pembangunan di daerah kepulauan yakni dalam bentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Kepulauan. Langlah ini penting untuk menghilangkan kesenjangan antara daerah daratan dengan kepulauan.
DPD dan DPR juga mencatat bahwa penyaluran dana desa dalam tiga tahun ini telah mencapai Rp 127 trilliun. Karena itu, pemerintah harus memastikan tata kelola menyeluruh sekaligus pengawasan.
Di sektor pangan, DPD dan DPR berharap pemerintah semakin bekerja keras mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia, di tengah ancaman krisis pangan global. Di bidang energi, pemerintah diharapkan meningkatkan pelaksanaan Program Listrik Perdesaan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Kami juga mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang menghendaki adanya terobosan mendasar dalam pengelolaan sektor kehutanan dengan menjaga kelestarian hutan sekaligus memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat,” kata Oesman Sapta.
Sumber : beritasatu.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar