Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidato dalam sidang tahunan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (16/8). Dalam pidatonya Jokowi menyampaikan progres mengenai apa yang sudah dan belum dicapai selama menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mahfuz Sidik mengkritik pidato Jokowi tersebut. Menurutnya, Jokowi tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk sedikit memaparkan permasalahan di Indonesia. Salah satunya di bidang ekonomi.

“Catatan saya pidato presiden tidak memanfaatkan waktu untuk mengangkat masalah-masalah yang masih dikeluhkan masyarakat,” kata Mahfuz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8).

“Karena tadi disinggung oleh ketua MPR yang juga harusnya direspon oleh Presiden dalam pidatonya tentang menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga dan juga pencabutan beban bersubsidi. Saya pikir kalau ini diangkat oleh Presiden ini bisa memberikan jawaban,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui, belum semua rakyat Indonesia merasakan kemerdekaan di Tanah Air. Padahal, sudah 72 tahun Indonesia merdeka, tapi masih banyak rakyat yang belum sepenuhnya merasakan hal tersebut.

Jokowi mengatakan, pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur di wilayah tertinggal. Pemerataan ekonomi, tengah digenjot oleh pemerintah Jokowi-JK di tahun ketiga nya memimpin Indonesia.

“Manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata, keadilan sosial belum sepenuhnya bisa kita wujudkan. Untuk itu di tahun ketiga masa kabinet kerja, pemerintah fokus pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Kita ingin rakyat di kawasan pinggiran, kawasan perbatasan, pulau terdepan, kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, merasa bangga jadi warga NKRI,” kata Jokowi dalam pidatonya di sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis (16/8).

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty