Pemerintah Wacanakan Skema Tarif Untuk Impor Bahan Baku Industri

Pemerintah mewacanakan penggunaan skema pentarifan untuk kebijakan impor bahan baku industri seperti jagung, garam, tembakau, gula atau bahan baku industri lainnya. Skema tarif dinilai jauh lebih efektif dibanding skema kuota dalam pengendalian harga.

“Target Presiden peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia naik ke-40 dan di dalam EoDB ada indikator Trade Across Border. Terkait ini semua Kementerian dan Lembaga perlu berhati-hati dalam mengeluarkan regulasi termasuk Lartas (Pelarangan dan Pembatasan), karena sangat terkait dengan daya saing industri”, ujar Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Denni Puspa Purbasari di Jakarta, Jumat (25/8).

Skema tarif, lanjutnya, menjadikan persaingan harga lebih adil. Tarif impor bahan baku industri juga sebaiknya lebih rendah dibandingkan non bahan baku.

Pemerintah tetap bisa melindungi produsen bahan baku indutri lokal dengan menerapkan tarif impor dengan besaran tertentu. Sebaliknya, Negara memperoleh pemasukan dari bea masuk tarif yang ditentukan.

Munculnya rancangan peraturan Lartas impor bahan baku industri sedang menjadi topik pembahasan dikalangan pelaku industri. Pemerintah diharapkan menentukan skema yang tepat dalam regulasi impor bahan baku industri, mengingat komoditas impor seperti jagung, gula, garam dan tembakau misalnya, merupakan bahan baku utama bagi industri.

Senada dengan Denni, Pakar Perpajakan Yustinus Prastowo dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa menyatakan sistem kuota rawan di manipulasi. “Sistem kuota rawan diperjualbelikan dan rawan rent seeker”, ujarnya.

Terkait impor, perwakilan dari Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Fedaus, mengharapkan agar kebijakan perdagangan, khususnya peraturan larangan dan pembatasan (Lartas) impor terkait sektor tembakau, dapat dirumuskan secara hati-hati, tidak tergesa-gesa, dan menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Yang terjadi saat ini, pasokan tembakau domestik belum dapat mencukupi kebutuhan industri nasional,” terangnya.

Kebijakan yang tergesa-gesa, lanjut Fedaus, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap target pertumbuhan ekonomi, mengingat sektor tembakau memberi kontribusi signifikan bagi ekonomi nasional. Industri hasil tembakau menghasilkan penerimaan pajak cukai sebesar Rp 143 triliun, serapan tenaga kerja sekitar 6 juta orang, dan devisa ekspor yang mencapai USD 468 juta (sekitar Rp 6,3 triliun, kurs Rp 13.500 per USD).

“Kinerja industri tembakau nasional terus menurun sejak tahun 2014. Oleh karenanya, kebijakan lartas yang sedang dirumuskan oleh Pemerintah seyogyanya jangan menjadi tambahan beban bagi industri dan harus memberikan grace period untuk memastikan kesiapan para pelaku usaha,” tutupnya.

Sumber : jawapos.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: