Ada Tiga Alternatif Skema Pajak e-Commerce

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku sedang menggodok skema perpajakan bagi pelaku usaha digital pemula seperti startup dan juga e-commerce, terutama bagi mereka yang membuka usaha di Indonesia, namun memiliki induk usaha di luar negeri. Ada tiga alternatif skema yang akan digunakan dalam penentuan pajak e-commerce.

“Start up dan e-commerce, jadi ada tiga alternatif selain PPN, yang diusulkan tax force yang dibentuk oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk ekonomi digital. Ada tiga jenis pajak yang direkomendasikan yaitu pemotongan (foreign tax), equalization levy seperti yang diterapkan di India, ataupun diverted profit tax seperti yang dilakukan di Inggris dan Australia, sementara ini ya,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama, diberitakan Selasa 5 September 2017.

Dia mengaku, DJP sampai saat ini masih menggukanan aturan yang berlaku, yaitu mengedepankan asas hukum, keadilan, kesederhanaan, dan asas netralitas. Kebijakan yang lebih merata, kata Yoga, harus menjaga keseimbangan, baik transaksi e-commerce maupun transaksi offline atau konvensional atau tradisional. Dia menyadari sektor perpajakan juga harus tetap memikirkan bagaimana mendorong e-commerce agar bisa bertumbuh dengan melihat potensi bisnis digital.

“Harus dijaga supaya mereka bertumbuh terus. Dan juga harus diperhatikan aspek netralitasnya dengan dunia usaha yang lainnya. Jadi makanya selagi start up saat ini masih terkategori usaha yang kecil, artinya turn overnya tidak melebihi Rp4,8 miliar, maka atas bisnis ini akan tunduk pada ketentuan PP 46/2013,” kata dia.

Lebih lanjut Yoga memastikan, tidak akan ada jenis pajak baru yang akan dikenakan bagi pelaku startup atau e-commerce, melainkan hanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

“Dia jualan online kalau ada PPN ya laporkan PPN. Mekanisme pengenaan pajak e-commerce, enggak ada jenis pajak lain,” paparnya.

Dia hanya menegaskan pengaturan e-commerce ini harus ada equal treatment terhadap pelaku usaha konvensional.

“Dilakukan treatment yang sama dengan mekanisme yang nantinya dirumuskan. Ini sedang dikonsepkan, semoga akhir tahun selesai, September selesai,” kata Yoga.

Dia hanya memastikan bagi penyandang dana untuk pembiayaan start up, diberikan insentif sebagai dengan tarif pajak yang lebih murah dibanding yang lain. Kalau usahanya tidak lebih dari batas aman, tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun, maka mereka boleh bisa memilih sebagai pengusaha kena pajak (PKP) atau bukan.

“Bukan hanya untuk startup, tapi untuk perlakuan yang sama, termasuk PPN nya, mereka boleh memilih, bukan hanya startup tapi juga usaha yang kecil, mereka bisa memilih tidak melebihi batas ambang sebagai pengusaha kena pajak atau bukan,” pungkas dia.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: