Pajak Berlapis dalam Rantai Penerbitan Buku, Sri Mulyani Perlu Turun Tangan!

Penulis mengeluhkan ketidakadilan beban pajak yang harus dibayarkan, khususnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) atas royalti penulis yang harus dibayarkan. Hal ini pertama kali disampaikan oleh salah seorang novelis kondang, Tere Liye.

Keluhan Tere Liye ini berhasil membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani terhenyak. Wajar saja, di tengah rendahnya budaya literasi di Indonesia, beban pajak justru menjadi jeruji besi yang membuat masyarakat semakin sulit untuk keluar dari kebiasaan malasnya membaca.

Beban pajak ini tak hanya dibebankan kepada penulis. Percetakan hingga toko buku juga tak luput dari incaran pajak.

Hal ini berdampak pada mahalnya harga buku. Harga buku yang mahal tentunya memberikan dampak negatif bagi minat baca masyarakat. Pemerintah pun tak akan berhasil untuk mendorong budaya membaca di Indonesia jika buku di Indonesia dibiarkan mahal karena beban berlapis.

Keluhan Tere Liye turut memberikan prespektif lain dari dunia literasi di Indonesia. Selain beban pajak kepada penulis, masyarakat juga harus terbebani mahalnya harga buku yang salah satunya disebabkan adanya beban pajak berlapis.

Sebut saja pajak kertas, pajak percetakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dilalui sebuah buku dalam proses penjualan kepada masyarakat. Padahal, sebagai negara berkembang, sudah seharusnya pemerintah memberikan insentif bagi penjualan buku untuk mendorong minat baca masyarakat.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah diharapkan tak hanya memikirkan penerimaan negara semata dari sebuah penjualan buku. Buku adalah jendela dunia yang seharusnya bisa dijamah oleh setiap lapisan masyarakat.

“Jangan melulu takut kehilangan penerimaan. Tapi dalam proses yang panjang, kalau masyarakat pintar cerdas dia bisa jadi wirausahawan dan berhasil, dia bisa bayar pajak yang lebih tinggi,” kata Yustinus kepada Okezone saat berkomentar efek multiplier jika pemerintah memberikan insentif pajak pada penjualan buku, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun perlu turun tangan. Peraturan Menteri perlu diterbitkan untuk memberikan keringanan pajak dalam rantai industri penerbitan buku.

“Kalau terkait UU harus dengan DPR. Misalnya ubah tarif PPh atas royalti, itu harus dengan DPR. Tapi kalau mengecualikan harus dengan keputusan Menteri Keuangan. Misalnya buku menjadi barang strategis yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya buku lokal, insentif juga perlu diberikan pada buku impor. Jika pemerintah ingin meningkatkan budaya membaca, pemberian insentif ini merupakan jembatan yang harus dibangun untuk mencapai tujuan tersebut.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: