Tak Laporkan Warisan dalam SPT, Ini Sanksinya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memastikan harta warisan tidak dikenakan pajak asalkan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Bila tidak maka bisa dikenakan sanksi yang tidak ringan.

Hal tersebut sesuai dengan perintah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang diperlukan atau dianggap sebagai Penghasilan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, aturan ini lebih ditujukan kepada para wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty. Di mana, terdapat harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT maka akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) dengan tarif final 30%.

“Misalnya ada warisan, anda di atas PTKP tapi belum dimasukkan SPT orang tua sebelumnya itu enggak masuk kriteria per 11, itu bisa saja kena,” kata Hestu saat dihubungi¬†detikFinance, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Dalam PP 36/2017, konsekuensi yang harus ditanggung wajib pajak adalah jika harta yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan saat ditemukan, lalu dikenai PPh plus sesuai ketentuan peraturan undang-undang di bidang perpajakan.

Sedangkan tarif dasar pengenaannya, untuk wajib pajak badan sebesar 25%, kalau wajib pajak orang pribadi sebesar 30%, sedangkan wajib pajak tertentu baik orang pribadi dan badan sebesar 12,5%.

Oleh karenanya, Hestu mengungkapkan, bahwa Ditjen Pajak mengimbau kepada seluruh wajib pajak jika terdapat harta yang diperoleh dari penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya, dan harta tersebut belum dilaporkan dalam SPT Tahunan, maka selama belum dilakukan pemeriksaan dapat melakukan pembetulan SPT dengan melaporkan harta tersebut serta penghasilan dan pajak yang harus dibayar.

Pengenaan tarif juga diatur baik wp orang pribadi maupun badan, di mana penghasilan bruto dari usaha dan atau pekerjaan bebas hingga Rp 4,8 miliar, penghasilan bruto selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas hingga Rp 623 juta, atau penghasilan bruto selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta dan penghasilan bruto dari usaha dan atau pekerjaan bebas, yang secara total penghasilan bruto dari keduanya paling banyak Rp 4,8 miliar dikenakan tarif lebih ringan yakni 12,5% dibandingkan dengan tarif yang dikenakan kepada wp badang 25%, dan orang pribadi 30%.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: