KEBIJAKAN pemerintah mengikuti transparansi beneficial ownership (BO) bukan semata-mata untuk mendukung keterbukaan data bagi pajak. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menilai BO bisa mendongkrak realisasi investasi.

Menurut Bambang, adanya BO hanya akan mendorong kepercayaan investor. “Transparansi BO dapat memberikan manfaat lebih jauh bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk mengurangi risiko finansial,” jelas Bambang, Senin (23/10)

Menteri Anggaran dan Perencanaan Nasional Nigeria Zainab S Ahmed menegaskan, penyediaan daftar publik untuk BO berhasil meningkatkan investasi asing di Nigeria. “Di Nigeria, kami melihat bagaimana transparansi BO bisa menambah ketertarikan investor selain menambah pajak kami,” ujarnya.

Namun, Zainab menyatakan, transparansi BO memang menantang. Penerapan aturan BO harus hati-hati.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty