Syarif Hidayatullah: Target Penerimaan Pajak 2018 Tidak Realistis

Pemerintah dinilai tidak realistis menetapkan target penerimaan pajak dalam APBN 2018 yang disahkan DPR RI Rabu kemarin (25/10).

Selain itu, penyaluran bantuan non tunai pun dinilai kurang optimal akibat tidak memadainya infrastruktur yang digunakan.

Peneliti Wiratama Institute Muhammad Syarif Hidayatullah menjelaskan, pemerintah harus lebih konservatif dalam menentukan target penerimaan pajak dalam APBN 2018, sehingga kesalahan penetapan target penerimaan pajak pada APBN 2015 dan 2016 tidak terulang kembali.

Penerimaan perpajakan pada APBN 2018 ditargetkan menjadi Rp 1.618 triliun atau meningkat Rp 8,7 triliun dibandingkan RAPBN 2018, naik 9,91 persen dibandingkan target APBN-P 2017.

“Target ini terkesan konservatif apabila membandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan perpajakan selama satu dekade sebesar 13,9 persen. Akan tetapi perlu menjadi catatan adalah besarnya pertumbuhan penerimaan pajak tersebut ditopang oleh boom harga komoditas 2009-2012,” kata Syarif kepada redaksi, Kamis (26/10).

Dia berpendapat bahwa semenjak harga komoditas mengalami penurunan yang berdampak perlambatan ekonomi, rata-rata pertumbuhan penerimaan perpajakan Indonesia hanya 7 persen pada periode 2013-2016, sehingga target 9,91 persen masih kurang realistis.

“Dalam kondisi perekonomian yang sedang lesu, target PPN pada APBN 2018 yang diresmikan justru meningkat sebesar Rp 6 triliun apabila dibandingkan versi Rancangan APBN 2018. Hal itu kurang realistis karena target PPN tumbuh sebesar 13,8 persen dibanding target APBN-P 2017. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PPN selama tiga tahun terakhir hanya sebesar 5,2 persen,” jelas Syarif.

Sementara itu, melemahnya daya beli masyarakat dapat mempengaruhi target PPN. Daya beli yang melemah merupakan permasalahan riil. Selain itu, stagnannya tingkat upah riil selama beberapa tahun terakhir, lapangan pekerjaan baru yang mulai didominasi oleh pekerjaan setengah menganggur hingga inflasi pangan yang masih relatif tinggi tentu menggerus daya beli.

Perlambatan ekonomi, permasalahan ekonomi global juga menyebabkan ketidakpastian untuk kalangan menengah atas. Sehingga ekspektasi ekonomi ke depan dinilai kurang baik.

“Hal itu menyebabkan kalangan menengah ke atas meningkatkan tabungan dan menahan belanja. Terlihat dari meningkatnya tabungan kalangan menengah atas. Kondisi ini pada akhirnya akan menyulitkan pemerintah untuk memenuhi target kenaikan PPN tersebut,” tambah Syarif.

Target Penerimaan pajak yang kurang realistis akan berdampak kurang baik pada beberapa hal. Yaitu dapat menyebabkan shortfall perpajakan, menghambat realisasi belanja, dan pada akhirnya memperlebar defisit anggaran. Syarif mengingatkan agar pemerintah belajar dari APBN 2015 dan 2016 yang target penerimaan pajak sebesar 33 persen dan 24 persen namun pada akhirnya tidak terpenuhi.

“Akibat tidak realistisnya target penerimaan perpajakan, di tengah tahun anggaran pemerintah terpaksa lempar handuk dan menambal kekurangan melalui kebijakan defisit. Pemerintah terpaksa menggenjot tambahan utang di akhir tahun 2015 yang menyebabkan defisit Indonesia membengkak hingga Rp 298,4 triliun dari target awal yang hanya Rp 222,51 triliun atau realisasinya mencapai 134 persen,” paparnya.

Hal serupa juga terjadi pada 2016 yang membuat akhirnya defisit yang pada awalnya dalam APBN 2016 ditargetkan Rp 273 triliun namun realisasi pembiayaannya mencapai Rp 331 triliun.

Lanjut Syarif, subsidi energi terlihat mengalami penurunan pada APBN 2018. Namun, hal itu lebih disebabkan pemindahan subsidi pangan menjadi mekanisme subsidi non tunai.

Meski skema non tunai merupakan langkah baik akan tetapi pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur penyaluran bantuan secara baik. Apalagi, pemerintah telah menargetkan 10 juta penerima subsidi pangan akan tersalurkan dengan mekanisme non tunai.

“Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme E-Warong dapat diterapkan dengan baik, sehingga bantuan pangan tersebut dapat terealisasi. Tidak terealisasinya bantuan tentu dapat merugikan masyarakat menengah bawah karena dapat menggerus daya beli. Perlu menjadi perhatian bahwa 50 persen konsumsi masyarakat miskin adalah konsumsi pangan,” demikian Syarif.

Sumber : rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: