APBN 2018, Ekonomi, dan Tahun Politik

DPR menyetujui APBN 2018 dengan asumsi makro ekonomi pertumbuhan 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai Rp/dolar AS 13.400, bunga SPN tiga bulan 5,2 persen, harga minyak 48 dolar AS per barrel, dan produksi minyak 800 ribu barel per hari. Total pengeluaran adalah Rp 2.221 triliun, dengan defisit sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen PDB.

Dengan defisit yang lebih rendah maka pembiayaan melalui Surat Utang Negara juga berkurang menjadi Rp 399 triliun, namun dengan SUN yang jatuh tempo sekitar Rp 280 triliun di 2018, maka penerbitan SUN secara bruto mencapai sekitar Rp 680 triliun. Pengeluaran untuk infrastrukur dinaikkan menjadi Rp 409 triliun. Pemerintah memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, dan meningkatan kesejahteraan rakyat.

Asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen sebenarnya cukup optimistis. IMF dan banyak analis mempeoyeksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah yaitu 5,3 persen. Dengan total pengeluaran APBN yang kurang dari 20 persen PDB, maka peran APBN dalam mendorong perkembangan ekonomi dapat dikatakan semakin mengecil. Pembangunan infrastruktur juga kurang dapat menciptakan efek berganda terhadap perkembangan ekonomi.

Kecenderungan konsumsi masyarakat melemah dengan pertumbuhan konsumsi di bawah pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengharapkan dorongan pertumbuhan ekonomi adalah dari investasi dan ekspor. Namun untuk perkembangan PMA tidak sebesar yang diharapkan. Harapan investor asing terhadap keterbukaan ekonomi tidak seperti yang dijanjikan pemerintah sehingga perkembangan PMA tidak seperti yang diharapkan.

Bahkan perusahaan yang sudah ada di Indonesia, seperti di sektor migas cenderung untuk pindah ke negara lain. Perkembangan ekspor membaik dan memberikan sumbangan pada surplus perdagangan. Tetapi keinginan supaya ekspor tumbuh lebih tinggi lagi adalah sulit karena perkembangan ekonomi dunia sekalipun sedikit membaik, namun belum memberikan peluang pasar ekspor yang besar.

Kredit perbankan bahkan kembali melemah dengan pertimbuhan 7,8 persen, sementara DPK (Dana Pihak Ketiga) masih tumbuh di atas 9 persen. Jadi masyarakat yang mempunyai dana terutama golongan menengah dan atas cenderung menahan belanja dan menabung dananya di bank. Sementara bank pada umumnya belum mendapatkan permintaan kredit yang memadai. Banyak permintaan kredit yang kualitasnya rendah dan kemungkinan macetnya tinggi.

Hanya bank BUMN yang pertumbuhan kreditnya tinggi terutama untuk BUMN yang membangun infrastruktur. Keberlanjutan kredit infrastrukur ini juga menjadi pertanyaan, karena dana perbankan yang jangka pendek sedangkan infrastruktur berjangka panjang.

Banyak proyek infrastruktur yang imbal hasilnya rendah, sehingga menghadapi risiko kesulitan membayar kredit ke bank nantinya. Sekalipun BI telah menurunkan beberapa kali suku bunga kebijakan, namun bunga kredit belum menurun secara signifikan. Dengan marjin yang masih cukup tinggi lebih dari 5%, maka sekalipun pertumbuhan kredit melambat, namun perbankan masih membukulan laba yang cukup tinggi.

Dengan agresivitas aparat pajak untuk menaikkan penerimaan pajak, maka kecenderungan perusahaan dan keluarga untuk menahan pengeluarannya masih akan berlanjut. Mereka khawatir menjadi sasaran objek pajak, dan harus membayar pajak yang lebih tinggi. Karena itu mereka cenderung manahan dananya.

Penjualan rumah semestinya masih baik, namun terlihat mengalami stagnasi. Kebutuhan rumah untuk ukuran menengah dan bawah sebenarnya masih tinggi. Namun untuk yang menengah karena alasan kekhawatiran pajak, kecenderungannya mengalami pelemahan.

Sektor telekomunikasi yang pertumbuhannya masih tinggi, namun marjinnya menurun sebagai akibat dari persaingan yang ketat. Perusahaan telekomunikasi juga harus melakukan investasi yang besar untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Indonesia tertinggal dalam mempersiapkan diri menghadapi transisi ke sistem 5G yang akan menjadi standar telekomunikasi bergerak. Bahkan untuk 4G saja masih sangat terbatas.

Industri manufaktur pertumbuhannya juga masih di bawah 5 persen. Indonesia menghadapi permasalahan terlalu awal dalam deindustrialisasi di mana peran manufaktur semestinya masih tinggi dalam perekonomian. Industri makanan menunjukkan pertumbuhan yang masih baik. Industri lainnya tumbuh rendah atau bahkan negatif. Penjualan kendaraan bermotor roda empat masih tumbuh positif, sementara penjualan sepeda motor menurun.

Pemerintah menyatakan bahwa daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Hal ini benar untuk masyarakat golongan menengah dan atas, tetapi mereka tidak membelanjakan pendapatannya sebagaimna mestinya. Sedangkan untuk golongan bawah, karena sekitar 52 persen masih bekerja di sektor informal, mereka tidak mendapatkan keuntungan dari kenaikan upah minimum. Jika dilihat dari penjualan untuk golongam berpendapatan rendah, seperti sepeda motor mengalami penurunan, dan barang konsumsi mengalami pelemahan. Hal ini memberikan indikasi melamahnya daya beli masyarakat bawah.

Tahun 2018 dan juga 2019 merupakan tahun politik. Pilkada serentak akan digelar pada 2018, pendaftaran parpol dan caleg serta capres terjadi pada 2018. Pemilu bersamaan dengan Pilpres akan berlangsung pada awal 2019. Implikasinya terhadap ekonomi adalah mulai banyak pengusaha domestik dan asing yang cenderung menunggu investasi setelah 2019.

Padahal kalau kita perhatikan situasi politik sebenarnya dapat dikatalan stabil. Ketidakpastian lebih banyak justru dari kebijakan ekonomi. Agresifnya aparat pajak, kurangnya insentif, terlalu mengandalkan BUMN, dan kepastian investasi yang justru melemah, semua itu sebanarnya yang  lebih berpengaruh daripada sutuasi politik itu sendiri.

Jokowi yang akan maju lagi dalam Pilpres untuk terpilih kedua kalinya praktis tidak atau paling tidak belum menghadapi tantangan yang berarti dari capres lainnya. Popularitasnya dan elektibilitsnya jauh meninggalkan kemungkinan capres lainnya.

Partai politik yang akan berada di papan atas kemungkinan juga tidak banyak berubah. Kondisi sosial secara umum juga dapat dikatalan stabil. Sekalipun ketimpangan pendapatan masih cukup tinggi, namun tidak terlihat potensi gejolak sosial yang signifikan.

Dalam tahun politik kelihatannya stabilitas sosial politik terjaga. Justru kepastian dalam kebijakan ekonomi yang melemah. Namun bagi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5 persen, sudah cukup menpertahankan popularitas dan elektibilitas Peesiden Jokowi yang cukup tinggi dan sulit untuk disaingi oleh capres lain.

Sumber : republika.co.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: