JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) mengusulkan kepadanKementerian Keuangan agar memangkas pajak koperasi dan anggota koperasi.salah satu yang disorot adalah pajak atas sisa usaha (SHU).

Menurut Agus Muharram, Sekretaris Kemkop UKM, para pengurus koperasi keberatan dengan pengenaan pajak SHU. “Sebab badan hukum koperasi sudah kena PPh dan PPn,” kaatanya kepada KONTAN, Senin (30/10).

Sejauh ini, pihaknya sudah beberapa kali mengirim surat, yakni dari Deputi pembiayaan Kemkop UKM ke Dirjen Pajak atau dari menteri Koperasi ke Menteri keuangan.

Keberatan lain dating dari para pengurus koperasi. Seperti dari Ketua Kodit Obor Mas Maumere, Frediyanto yang keberatan setiap ada kelebihan bunga simpanan minimal Rp 240.000, terkena PPh.

Manajer Umum Koperasi Agro Niaga Jabung Malang, Jawa Timur, Eva Marliyanti juga mengeluhkan pemberlakuan PPh pungutan hasil pertanian dan peternakan bahan baku industry. Yang membuat peternak masih kena pajak pakan ternak 0.25%.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty