Pengawasan Ditjen Pajak Belum Optimal

Versi audit tahun 2013-2016,BPK menemukan 13 masalah di Ditjen Pajak

JAKARTA. Kinerja pengawasan dan pemeriksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum maksimal. Hal in tergambar dari hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) atas kinerja ditjen pajak tahun 2013-2016 dalam pengawasan dan pemeriksaan perpajakan.

Masih belum optimalnya kinerja pengawasan dan pemeriksanaan ini menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Hasil audit BPK atas kinerja ditjen pajak tahun 2013-2016, mengungkapkan banyak permasalahan di internal kantor pajak sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengumpulan pajak.

Audit BPK terhadap ditjen pajak ini memang mengacu pada Undang-Undang No. 15/2006 tentang BPK dan UU no 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara. Audit tersebut menjadi relevan dengan kondisi penerimaan pajak sejak tahun 2013 hingga 2015, realisasi pencapaian target pajak turun setiap tahun (lihat table). Bahkan, tahun lalu saat dimulai program tax amnesty atau pengampunan pajak, pencapaian target pajak pun sangat rendah hanya 81,6% dari target. Persentase tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 81,96%.

Total potensi kerugian keuangan Negara mencapai sekitar Rp 2,1 triliun.

Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap seluruh jenjang struktur ditjen pajak menemukan 13 masalah di internal kantor pajak yang berpotensi merugikan keuangan negara (lihat table temuan BPK). Perhitungan KONTAN dengan mengacu pada hasil audit tersebut, total potensi kerugian keuangan negara itu mencapai Rp 2,1 triliun.

Nilai kerugian tersebut berpeluang meningkat lagi. Sebab BPK beum menerima sebagian data dan dokumen yang diperlukan dalam proses audit kali ini. “Meskipun izin dari menteri keuangan telah dikeluarkan,  sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir pada tanggal 31 desember 2016, BPK belum menerima sebagian data dan dokumen yang tercantum dalam surat izin tersebut,” begitulah bunyi salah satu ringkasan ekskutif laporan BPK atas hasil audit ditjen pajak.

Salah satu sumber kerugian besar adalah dalam pemungutan pajak pertambajan nilai (PPN). BPK menemukan ada PPN senilai Rp 910,07 miliar yang belum dipungut. Jumlah itu belum termasuk sanksi administrasi bunga senilai Rp 538 miliar dan denda keterlambatan pembayaran senilai sekitar Rp 117,7 miliar.

Atas temuan itu, BPK mengajukan 11 rekomendasi kepada dirjen pajak. Salah satunya untuk segera menagih pajak-pajak yang belum dibayar. Direktur penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga saksama memastikan, Ditjen Pajak menindaklanjuti temuan masalah dan rekomedasi BPK. Hasil tindak lanjut oleh dijen pajak juga akan dilaporkan kembali kepada BPK. “Sebab memang seperti itu aturannya. Kami juga akan melaporkan yang mana-mana saja yang sudah kami tindak lanjuti, apa aja kendalanya. Nanti kami sampaikan semua,” tanda hestu saat dihubungi KONTAN, senin (30/10).

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: