Efek Jera, Sri Mulyani: PT SPL Akan Dijerat Pasal Pencucian Uang

Efek Jera, Sri Mulyani: PT SPL Akan Dijerat Pasal Pencucian Uang

Pemerintah memastikan PT SPL yang melakukan tindak pidana kepabeanan akan dijerat pasal pencucian uang bukan penggelapan pajak. Hal ini, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagai usaha dari pemerintah memberi efek jera kepada perusahaan yang mencoba melakukan tindak kejahatan kepabeanan.

“Kalau penggelapan pajak hukumannya cuma bayar denda Rp 500 juta, tapi kalau dikenakan pasal pencucian uang, hukuman dan dendanya jauh lebih besar,” ujarnya saat jumpa wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 2 November 2017.

PT SPL pada Juni 2016 ditenggarai melakukan ekspor fiktif di kawasan berikut. Namun, selain melakukan tindak pidana tersebut, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan juga menemukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun bentuk tindak pencucian Keuangan tersebut, yakni berupa hasil kejahatan ekspor fiktif tersebut juga mengalir ke rekening milik karyawan yang menampung aliran dana.

Kiagus Ahmad Badaruddin Kepala PPATK yang juga menghadiri jumpa wartawan itu mengatakan, penemuan dari aliran dana ke pegawai tersebut karena saat melakukan investigasi, PPATK menggunakan metode mengikuti aliran uang (follow the money), bukan mengikuti produk.

“Kalau mengikuti produknya, maka yang tertangkap itu cuma operator. Tapi kalau mengikuti aliran uangnya, maka bisa terungkap penikmat aliran dana hingga aktor intelektual,” ujarnya.

Metode ini terbukti ampuh dengan terjeratnya Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT SPL yang ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun penyitaan dan pembekuan aset yang dilakukan PPATK karena kasus ini, yakni rekening dengan nilai Rp7,7 miliar, penyitaan pabrik senilai Rp50 miliar, tanah senilai Rp23 miliar, asuransi senilai Rp 1 miliar dan apartement senilai Rp700 juta.

“Tindak kecurangan ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp118 miliar,”ujarnya.

Modus yang digunakan perusahaan SPL ini, yakni dengan memalsukan dokumen terkait jumlah barang yang diekspor. Di dokumen tertulis ada ekspor 4.038 rol kain putih ke negara Turki, Uni Emirate Arab (UEA), dan lainnya. Namun, saat dilakukan pengecekan hanya ada 583 rol.

“Sisanya mau dijual ke dalam negeri. Itu tidak bisa, karena prosedurnya berbeda dan ada pajak tambahan,” ujar Sri Mulyani

Modus kecurangan ini berhasil diungkap Bea dan Cukai saat menimbang berat kontainer berisi rol kain. Kata Sri Mulyani, saat itu berat kontainer terlalu ringan, sehingga setelah dilakukan investigasi terdengar praktik kecurangan tersebut.

Perlu diketahui sebelumnya, kawasan berikat merupakan area khusus yang memberikan penanggulangan Bea Masuk atas bahan yang diimpor untuk diolah di dalam negeri dan kemudian diekspor kembali. Sehingga perusahaan yang mendapatkan fasilitas ini tidak perlu membayar Bea Masuk saat mengimpor barang dari luar. Pengolahan barang dilakukan di kawasan berikat dan kemudian diekspor kembali.

Barang yang berada di kawasan berikat tidak bisa dibawa keluar. Jika perusahaan ingin membawa keluar, maka akan dikenakan pajak dan Bea Masuk.

Sumber : tempo.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: