Keren! Sri Mulyani Bongkar Modus Baru Perdagangan Ilegal di Kawasan Berikat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil membongkar modus penyelewengan fasilitas kepabeanan pada Juni 2016 lalu yang dilakukan oleh PT SPL yang berada di bidang pertekstilan. Hal ini dilakukan dengan bersinergi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kejaksaan Agung.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hal ini merupakan prestasi baik terbaru yang dilakukan oleh DJBC. Di mana PT PSl adalah salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang mendapatkan penangguhan Bea Masuk (BM) atas bahan yang damper untuk diolah di dalam negeri dan kemudian diekspor kembali.

“Hal ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden yang di mana kita diminta untuk mengamankan industri dalam negeri dari berbagai macam kegiatan penyelundupan yang menciptakan kompetisi yang tidak seimbang atau tidak adil,” ungkap Sri Mulyani di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

“Kita juga harus memberantas berbagai macam barang-barang ilegal juga di dalam rangka untuk menertibkan importir yang berisiko tinggi. Maka Bea dan Cukai sebagai institusi yang menjaga daerah kepabeanan di Indonesia telah berhasil melakukan suatu tindakan dengan bersinergi secara sangat baik,” imbuhnya.

Menurutnya, kasus ini tergolong besar karena di samping PT SPL merupakan industri strategis (tekstil), dalam pengungkapannya juga menggunakan terobosan baru yang melibatkan tiga instansi. Pasalnya PT PSL yang ada di kawasan Berikat mendapatkan fasilitas tidak perlu membayar bea masuk untuk impor barang yang akan dijadikan serat benang.

“PT tersebut SPL adalah sebuah perusahaan yang memiliki aktivitas di Kawasan Berikat dan karena dia beroperasi di Kawasan Berikat tersebut mendapatkan fasilitas penangguhan biaya masuk jadi kalau mengimpor barang-barang masuk, kalau untuk membuat barang seperti ini berarti serat benang dan yang lain-lain mereka tidak membayar bea masuk dan bahan yang diimpor itu kemudian diolah untuk menjadi barang jadi seperti ini yang kemudian seharusnya ekspor kembali keluar. Karena diekspor kembali maka bea masuknya enggak perlu dibayar dan PPNnya juga tidak perlu dibayar,” jelasnya.

Namun, PT PSL justru melakukan penipuan dengan barang yang harusnya diolah di dalam negeri dan di ekspor kembali justru melanggar hal tersebut dengan melakukan ekspor fiktif.

Tidak sekedar tindak pidana kepabeanannya saja yang berhasil diungkap, tetapi sinergi ini juga berhasil membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dnakukan PT SPL meskipun modus yang dilakukan sangat rapi dan kompleks.

“PT SPL diduga melakukan ekspor fiktif dan menjual barang ke dalam negeri yang seharusnya diekspor. Hasil dari kejahatan tersebut selain mengalir ke rekening milik perusahaan juga menggunakan beberapa rekening karyawan perusahaan sebagai penampung aliran dana,” tukasnya.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: