Pebisnis AS Kesulitan Investasi di Indonesia

Kenaikan peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business / EODB) Indonesia dari 91 di tahun 2017 ke 72 di 2018 ternyata tak menjadi jaminan adanya kemudahan bagi investor asing membenamkan modalnya di Indonesia. Buktinya, sampai saat ini masih banyak keluhan yang datang dari investor asing terkait ke-mudahan di Indonesia.

Investor asal Amerika Serikat (AS) misalnya. Mereka masih mengeluhkan kendala dalam merealisasikan investa si di Indonesia. Presiden The U.S. Chamber of Commerce dan the American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) Brian Arnold mengatakan, AmCham telah mengkaji kondisi ekonomi dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk untuk men-dukung pertumbuhan investasi dan perekonomian.

Menurutnya, tak ada yang meragukan potensi ekonomi Indonesia. Tapi kurangnya kebijakan yang mendukung, membuat Indonesia terkendala merealisasikan potensi ter-sebut. “Pemerintah Indonesia kerap menyatakan keinginan untuk menciptakan ekonomi yang terbuka, pada kenyataannya masih banyak peraturan yang membatasi kegiatan investor asing di Indonesia,” ujar Brian dalam US-Indonesia Invesment Initiative, Kamis (2/11).

John Goyer, Direktur Senior untuk Asia Pasifik U.S. Chamber of Commerce menambahkan, salah satu keluhan investor ialah rencana investasi baru yang terkendala iklim investasi dan kepatuhan “Kendala ini membuat ekonomi tumbuh lebih rendah dari target. lklim usaha yang konsisten akan meningkatkan in vestasi Amerika di Indonesia yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Atasi hambatan

Ketua Komite Tetap Amerika Kadin Indonesia Diono Nurjadin bilang investor AS masih melihat peluang investasi di Indonesia, utamanya di sektor energi. “Tapi juga ba-nyak yang minat di digital economy, industri yang berhubungan dengan teknologi. Namun hambatan masih juga ada,” katanya.

Karenanya Diono berharap pemerintah bisa segera mengatasi hambatan investasi yang dikeluhkan investor. Jika tidak, investor Amerika akan berpaling. Sebab, di saat yang sama investor AS juga melirik pasar global dan negara-negara tetangga terdekat.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas kasih Lembong bilang, untuk menarik investor asing, yang menjadi fokus pemerintah ialah implementasi regulasi di daerah. “Paket kebijakannya sudah bagus semua, tapi kami mau memastikan masalah kepatuhan Pemda dengan implementasi kebijakan itu,” katanya.

Lalu apakah pemerintah akan merevisi daftar negatif investasi (DNI)? Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemko Perekonomian Elena Setiadi bilang, pemerintah belum akan melonggarkan DNI dalam waktu dekat.

Apalagi, saat ini sudah banyak sektor yang diperluas lewat Peraturan Presiden No.44 Tahun 2016. “Pemerintah lakukan review reguler, biasanya 2 tahun. Untuk perubahan diperlukan kajian,”katanya kepada KONTAN.

Sumber : kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: