UMP 2018 DKI Jakarta Di tetapkan Rp 3,64 Juta

Kalangan buruh menolak penetapan UMP dan mengancam akan menggelar demonstrasi

JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035. Upah tersebut naik sebesar 8,70% dibandingkan upah buruh tahun 2017 yang sebesar Rp 3.355,750. Ini berarti penetapan UMP 2018 menggunakan formula dari Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015 tentang Pengupahan.

Peraturan tersebut menyebutkan, kenaikan UMP dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan ekonomi 4,99% dan inflasi sebesar 3,72%, hingga jumlahnya 8,71%. Menurut Anies Baswedan, formula PP No 78/2015 merupakan jalan tengah antara tuntutan pekerja dan kondisi ekonomi. “Dari sisi buruh menikmati kenaikan upah, dari sisi pengusaha tidak terlalu menanggung beban berat. Sebab kondisi perekonomian sekarang relatif lesu,” ujarnya, Rabu (1/11).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno menambahkan, selain menjadi jalan tengah, penentuan UMP 2018 sesuai dengan PP Pengupahan merupakan upaya kepatuhan Pemprov DKI Jakarta terhadap peraturan yang ada. Dia menyebutkan, terdapat 15 acuan dalam penentuan UMP, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri dan ketentuan lainnya.

Gelar demonstrasi

Toh, kalangan buruh tidak puas atas penetapan UMP tahun 2018. Apalagi nilai yang ditetapkan DKI Jakarta tersebut lebih rendah dibandingkan dengan usulan mereka sebesar Rp 3,9 juta, didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak (KHL). “Buruh Jakarta sangat menyayangkan atas keputusan Gubernur DKI Jakarta yang memutuskan UMP DKI menggunakan PP 78/2015,” kata Dedi Hartono, anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Menurut Dedi, kenaikan upah buruh denagn menggunakan formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak cukup besar meningkatkan daya beli buruh. Apalagi beban kebutuhan terutama biaya listrik, air, sewa rumah, dan transportasi naik tinggi. Dia berharap upah minimum dijadikan alat untuk memperkuat daya beli buruh dan pekerja dalam rangka menggerakan ekonomi khususnya di Ibu Kota Jakarta.

Bahkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menganca, akan menggelar demonstrasi untuk menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2018. “Buruh menolak dan akan melakukan aksi,” kata Said.

Pada 10 November 2017, KSPI akan menggelar aksi menolak formula PP 78/2015 sebagai acuan penetapan UMP secara serentak di seluruh Indonesia. Buruh Jabodetabek juga akan unjuk rasa di Istana Kepresidenan.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: