Indonesia Belum Jadi Surga Investasi

Harapan dunia usaha agar Indonesia menjadi surga investasi masih jauh panggang dari api. Suara-suara miring perihal banyaknya hambatan investasi masih nyaring terdengar. Salah satunya tentang inkonsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi.

Masih banyaknya hambatan investasi diakui secara terus terang oleh Kadin Indonesia. Kadin juga sepakat bahwa inkonsistensi kebijakan merupakan hambatan terbesar yang dihadapi para pelaku bisnis. Para investor akan berpikir seribu kali untuk berinvestasi di Indonesia jika inkonsistensi kebijakan terus terjadi. Bagi para pengusaha, inkonsistensi kebijakan jauh lebih mengerikan dibanding aksi demo buruh.

Inkonsistensi kebijakan menjadi catatan khusus Kadin Indonesia. Para pengusaha meminta agar inkonsistensi kebijakan tidak boleh lagi terjadi untuk menjamin kesinambungan industri di dalam negeri. Struktur pajak ekspor, pajak impor, dan pajak-pajak lainnya harus benar-benar harmonis untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan industri domestik, bukan sebaliknya.

Kadin juga menyoroti iklim ketenagakerjaan yang belum kondusif. Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap tidak probisnis karena memberatkan pengusaha dan terlalu memihak pekerja. Saat perusahaan gulung tikar, misalnya, pengusaha tetap diwajibkan membayar pesangon hingga 32 kali gaji.

Catatan lain Kadin Indonesia adalah masih banyaknya peraturan daerah (perda) yang tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, sehingga merugikan investor. Selain itu, Kadin menekankan pentingnya pemerintah menjaga iklim investasi yang sehat melalui kebijakan perpajakan yang adil dan berpihak kepada dunia usaha. Para pemodal asing mulai mengkhawatirkan peraturan perpajakan di Indonesia.

Wajar para pengusaha berharap pemerintah menerapkan kebijakan yang probisnis. Juga sah-sah saja mereka meminta pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Jika perekonomian nasional diibaratkan pesawat terbang maka dunia usaha adalah mesinnya. Bila mesin itu kehilangan tenaga, apalagi sampai mati, sang pesawat bisa jatuh menghujam bumi.

Mesin ekonomi tak boleh kehilangan daya, apalagi sampai mati. Sebab, bila itu terjadi, angka pengangguran akan membengkak, angka kemiskinan bakal menggelembung. Padahal, angka kemiskinan dan pengangguran di negeri ini sudah tinggi. Per Februari 2017, tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,33 persen dari populasi atau berjumlah 7,01 juta orang. Sedangkan penduduk miskin per Maret 2017 berjumlah 27,77 juta orang (10,64 persen).

Tugas pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran bakal semakin sulit bila dunia usaha terseok-seok. Dalam APBNP 2017, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka ditargetkan turun masing-masing menjadi 10,5 persen dan 5,6 persen, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Dalam APBN 2018, angka kemiskinan dan pengangguran diproyeksikan turun lagi ke level 9,5-10 persen dan 5-5,3 persen, dengan asumsi ekonomi tumbuh 5,4 persen.

Masih banyaknya keluhan yang disuarakan kalangan pengusaha membuat kita tertegun. Bank Dunia baru saja menaikkan peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business/EoDB) Indonesia tahun depan, dari posisi 91 ke posisi 72 di antara 190 negara atau melonjak 19 peringkat dibanding tahun ini. Dengan kenaikan itu, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia dalam tiga tahun terakhir naik 34 tingkat.

Indonesia juga sudah menyandang predikat layak investasi (investment grade) dari seluruh lembaga pemeringkat internasional. Standard and Poor’s (S&P) adalah lembaga terakhir yang menaikkan peringkat utang Indonesia ke level layak investasi pada Mei lalu. Keputusan S&P melengkapi peringkat serupa yang diberikan Fitch Ratings, Moody’s Investors Service, Japan Credit Rating Agency (JCRA), dan Rating & Investment.

Dengan masih banyaknya keluhan pengusaha, optimisme yang digaungkan pemerintah bahwa prospek ekonomi Indonesia semakin cerah seiring perbaikan peringkat EoDB dan predikat layak investasi terasa hambar. Kita justru mempertanyakan agresivitas pemerintah dalam mengeluarkan paket kebijakan ekonomi.

Sudah 16 paket ekonomi dikeluarkan pemerintah untuk mendorong dunia usaha. Bahkan, paket terakhir (ke-16) yang dituangkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam Kemudahan Berinvestasi secara khusus diterbitkan untuk mempercepat kegiatan berbisnis dan mempermudah investasi.

Pemerintah harus segera terjaga. Harapan dan keluhan dunia usaha mesti segera direspons melalui aksi nyata, bukan wacana. Paket-paket ekonomi harus diimplementasikan secara tuntas dan menyeluruh, jangan setengah-setengah. Pemerintah bisa memulainya dari empat hal, yaitu menerapkan kebijakan yang konsisten, menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, menyinkronkan perda dengan peraturan pemerintah pusat, serta membuat kebijakan perpajakan yang probisnis.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: