Ditjen Pajak Telusuri Nama-Nama Dalam Paradise Papers

JAKARTA. International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) kembali merilis hasil investigasi global mengenai rahasia finansial kaum kaya dan berkuasa yang berinvestasi di negara surga pajak atau tax haven. Dirilis Minggu (5/11), laporan ini dinamakan Paradise Papers.

Sejumlah nama pengusaha dan politisi Indonesia disebut di laporan itu. Mereka antara lain dua anak Soeharto, Tommy dan Mamiek Suharto. Juga ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.

Saat dimintai keterangan, Thomas mengatakan, hal itu merupakan aktivitas biasa. “Di bidang private equity, tentunya menggunakan enti- tas seperti di Cayman Islands itu rutin,” katanya di kantornya, Senin (6/11). Menurutnya hampir seluruh investasi di private equity dilakukan di yurisdiksi seperti itu. “99% investasi private equity itu lewat yurisdiksi seperti Cayman Islands,” ujarnya.

Namun Thomas tidak menjawab apakah hal tersebut legal atau ilegal. Ia juga tidak menjawab soal keterkaitan dirinya dengan perusahaan offshore bernama Paiton Holdings Ltd. di mana dia tercatat pernah menjadi salah satu pengurus (officer).

Selain ke Thomas Lembong, KONTAN belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari para pihak yang disebut.

Atas data dan informasi ini Ditjen Pajak mengaku akan menindaklanjutinya. “Kami akan coba dapatkan data secara lebih lengkap dan detail,” kata Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

Untuk memastikan kepatuhan WP terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, Ditjen Pajak akan melakukan pengecekan apakah ada harta dari nama-nama wajib pajak Indonesia tersebut yang belum dilaporkan dalam SPT atau dideklarasikan dalam tax amnesty.

Menurut Hestu, informasi yang beredar selama ini, mulai Panama Papers, Transfer melalui Stanchart dari Guernsey, dan Paradise Papers, sebenarnya mendahului pelaksanaan keterbukaan informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan efektif September 2018 di Indonesia. Saat program ini sudah berjalan efektif, informasi yang diterima akan lebih detail, luas, dan sah. Dengan demikian, tak ada lagi ruang bagi pihak-pihak menyimpan asetnya di negara suaka pajak.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai Paradise Papers membuktikan penggunaan yurisdiksi rahasia atau suaka pajak adalah praktik yang lazim, menahun, dan merupakan fenomena global.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: